Unimed Menuju Kampus Digital

MEDAN) - 76 Dosen Universitas Negeri Medan (Unimed) dalam kurun waktu satu tahun mampu menunjukkan kemampuannya untuk memberikan kuliah di jaringan global.

"Padahal untuk 100 dosen butuh waktu tiga tahun dinyatakan mampu memberikan kuliah di jaringan global. Ternyata di Unimed dalam waktu satu tahun 76 dosennya telah mampu memberikan kuliah di jaringan global," kata Rektor Unimed Drs Syawal Gultom, MPd pada penandatangan MoU (nota kesepahaman) Unimed-Accer di gedung Biro Rektor Unimed, Selasa (6/5).

Hal ini, lanjut Gultom, menunjukkan percepatan Unimed menjadi kampus digital atau cybercampus sudah tak terelakan lagi. Hal ini terkait dengan daya saing lulusan dari Unimed.

Gultom menjelaskan dirinya sempat pesimis 19 ribu mahasiswa Unimed apakah mampu memiliki laptop, alat teknologi yang saat ini menjadi kebutuhan penting mahasiswa untuk mengakses data maupun materi pelajaran. Namun kekhawatiran itu sirna setelah kita melihat kemampuan mahasiswa ternyata dari 19 ribu mahasiswa Unimed, 2000 mahasiswa di antaranya telah mampu memiliki dan menggunkan laptop.

"Kita optimis target di tahun 2009 mahasiswa Unimed yang memiliki laptop 1:5 dari yang sekarang ini masih 1:10," tegas Gultom yang menerangkan untuk Fakultas Matematika dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam masing-masing mahasiswanya telah memiliki laptop dengan perbandingan 1:1. Diharapkan seluruh program studi di Unimed akan menuju perbandingan 1:1, artinya satu mahasiswa memiliki satu laptop.

Sementara itu, Jason Lim, Presiden Direktur PT Acer Indonesia, mengatakan pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, salah satu yang utama adalah akses mudah terhadap pelajaran dimanapun dan kapanpun.

Metode pendidikan berbasis e-learning merupakan solusi yan tepat bagi mahasiswa agar dapat mengikuti cara belajar mereka sendiri, tanpa dibatasi jadwal kuliah atau ruang kelas.

Rainbow Saragih, Deputi GM Commercial Division didampingi Direktur PT Logika kreasi UtamaAlfin Setio dan Irzan Rinaldi dari Depertemen Marketing Communication mengatakan, dari kerjasama ini Acer akan menyediakan sarana dan prasarana informasi dan teknologi informasi yang mendukung dunia pendidikan bagi dosen, staf dan karyawan Unimed dan mahasiswa di kampus Unimed.

Ke depan, lanjutnya, seluruh mahasiswa, staf dan dosen Unimed dapat mengikuti teknologi informasi masyarakat kampus. Selain itu kerjasama ini juga melingkupi pengadaan kuliah tamu, dukungan dari Acer dalam pengembangan pendidikan berbasis e-learning di Unimed serta bentuk inisiatif lainnya di masa mendatang. (m29)

3 Nelayan Lenyap di Laut Pasia

3 Nelayan Lenyap di Laut Pasia

PADANG – Tiga nelayan dilaporkan hilang di Laut Pasia Nan Tigo Padang, Kamis (14/09/2009). Para korban teridentifikasi, Al (35), Buyung (35), dan Dol (25), ketiganya warga setempat. Laporan tersebut disampaikan oleh Topo ke Kantor SAR Padang. Menindaklanjuti laporan tersebut, team rescue dengan 8 personel diberangkatkan ke lokasi kejadian untuk penyisiran. ((rka/rki/ab)

Penumpang Kapal Terjun ke Laut

Penumpang Kapal Terjun ke Laut

DENPASAR – Seorang penumpang KMP Satria Pratama nekat menceburkan diri ke laut, Kamis (14/05/2009) sekitar pukul 09.05. Dialah Wilhelmos Santong (29) warga Manggarai Flores Nusa Tenggara Timur.

Saat kejadian, kapal dalam perjalanan dari Padangbay – Lembar. Posisinya di 08.40.117 S – 115.43.588 E.

Kejadian itu langsung dilaporkan oleh nahkoda kapal ke Kantor SAR Denpasar. Dibantu potensi SAR yang ada, tim SAR berusaha melakukan penyisiran. Namun, hingga menjelang malam, pencarian belum membuahkan hasil. (rka/rki/ab)

Depkes: Korban Tewas 93 Orang

Jakarta - Jumlah korban tewas akibat jatuhnya pesawat Hercules TNI AU di Magetan, Jawa Timur, terus bertambah. Korban tewas kini telah mencapai 93 orang.

"Data pukul 12.00 WIB, korban meninggal 93 termasuk warga setempat. (Korban) Luka yang masih di rawat 15 dan masih banyak lagi yang dievakuasi," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Depkes Rustam Pakaya melalui pesan singkatnya kepada detikcom, Rabu (20/5/2009).

Sebelumnya diketahui jenazah korban ditampung di bagian belakang RS Lanud Iswahyudi Madiun, Jawa Timur. Tim medis juga masih melakukan identifikasi terhadap jenazah.

Jumlah korban tewas kemungkinan masih bisa bertambah. Hingga saat ini evakuasi terhadap para korban di dalam pesawat masih terus dilakukan.

Facebook semakin berbahaya

Facebook tak selamanya aman. Laporan terbaru menyebutkan situs jejaring sosial itu berubah menjadi situs penyebar kebencian sosial. Facebook telah dipenuhi kelompok yang mempromosikan kekerasan rasial, homoseksual dan terorisme.

Laporan terbaru Simon Wiesenthal Center yang dirilis kemarin menunjukkan jumlah kelompok bermasalah di situs jejaring sosial semacam Facebook, MySpace maupun YouTube naik 25%. Penelitian itu juga menyebut kelompok penyebar kebencian dan militan juga menggunakan Facebook untuk merekrut anggota baru.

Simon Wiesenthal Center menyebut terdapat lebih dari 10.000 situs, kelompok di jejaring sosial, portal, blog, ruang chat, video dan game di internet yang bermasalah. Kelompok ini mempromosikan kekerasan rasial, homoseksual dan terorisme.

Laporan itu mengambil contoh terorisme digital misalnya saja yang dilakukan oleh kelompok "Gay Mati Saja" dari Kroasia. Selain itu di You Tube juga dijadikan sarana penyebaran kebencian dengan menampilkan video pembakaran Al Quran.

Sementara kelompok militan semacam Hezbollah, Taliban, al Qaeda, FARC Colombia juga menggunakan situs jejaring sosial untuk merekrut anggota baru. Lembaga itu telah memonitor internet lebih dari satu dekade.

Dalam beberapa tahun terakhir kelompok penyebar kebencian telah naik drastis. Simon Wiesenthal Center menyebut Facebook sering kali menghapus kelompok yang melanggara aturannya. "Namun dengan user lebih dari 200 juta, akan sulit menghapus semua ekstrimis online yang ada," kata lembaga itu.

Abraham Cooper dari lembaga itu mengatakan, situs YouTube juga telah melakukan hal yang sama. Konten rasis di YouTube sudah sering dihapus. Namun user bisa dengan mudah membuat profil, channel atau mengirim materi baru.

Kelompok ekstrimis juga membuat situs jaringan sosial sendiri. Salah satunya adalah "New Saxon," yang digambarkan sebagai "situs jejaring sosial khusus untuk keturunan Eropa". Situs ini dibuat oleh kelompok Neo-Nazi Amerika yang disebut National Socialist Movement.

Kelompok lain bukan membuka situs, tapi menjalankan game online yang dibuat oleh organisasi Iran disebut "Operasi spesial 85". Game lain "patroli perbatasan" menugaskan pemainnya untuk menembak warga Meksiko termasuk anak-anak dan wanita jika ingin menobos masuk AS.

Yang membahayakan dari game seperti ini dianggap hal yang lumrah. Generasi muda menilai game rasis seperti itu dianggap hal biasa. Game seperti itu juga dianggap sebagai lelucon biasa dan tak perlu dianggap serius. "Orang melihat hal itu seperti lelucon, sampai hal buruk terjadi," ingat lembaga itu.
(wol01/inilah)

PKS: SBY semena-mena

MEDAN - Publik menganggap tindakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menyampaikan rasa ketidakpuasannya terhadap SBY dengan cara keras dan dilontarkan ke media massa dengan bahasa yang gamblang, adalah tindakan arogansi.

Namun kearogansian tersebut ditepis oleh ketua MPP PKS Sumut, Sigit Pramono.

"PKS arogan merupakan sebuah pandangan yang keliru. Kecewa, itu lebih tepatnya untuk menggambarkan perasaan kami saat ini. Siapa yang bakal menjadi cawapres itu mutlak keputusan SBY, namun kami hanya menginginkan komunikasi politik," kata Sigit kepada Waspada Online di Medan, tadi pagi.

Sigit menjelaskan bukan hanya PKS yang merasa diperlakukan secara semena-mena oleh SBY. Tetapi Partai Amanah Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta partai pendukung SBY lainnya, juga merasakan hal yang sama.

"Sekali lagi kami tegaskan, kami hanya menginginkan komunikasi, berembuk untuk menghasilkan suatu keputusan. Jangan nantinya hal seperti ini menjadi sebuah kebiasaan, sebab koalisi yang akan dibentuk nantinya memiliki rentang waktu lima tahun, bukan waktu yang singkat," ujar Sigit.

Kami menilai, lanjutnya, ada unsur ketidakpercayaan SBY terhadap partai pendukungnya. Dalam situasi ini, nantinya, Partai Demokrat beserta SBY harus bersiap-siap untuk jalan sendiri. "Komunikasi itu harus ada, jangan ujuk-ujuk Boediono," tegasnya.

Para ketua partai politik Nisel protes KPU Sumut

MEDAN - Berbagai kekisruhan yang terjadi selama proses rekapitulasi ulang suara dari daerah pemilihan 1 dan 2 Nias Selatan membuat beberapa ketua partai politik setempat memprotes hasil yang telah dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, tadi sore.

Ketika ditemui Waspada Online, Arisron Manau, salah seorang ketua dari Partai Hanura, mengatakan, jumlah kertas suara yang dikirim ke dapil 1 Nisel tidak sesuai dengan jumlah kertas suara yang dibawa KPU Sumut ke Medan .

"Seharusnya kertas suara yang dihitung berjumlah 78.475. Sementara usai perhitungan suara dapil 1, kertas suara yang tercatat hanya sejumlah 54.300 kertas suara. Itu berarti ada sekitar 20.000 lebih kertas suara yang belum dibawa ke Medan dari dapil 1 untuk dihitung ulang," kata Arisron, malam ini.

Karenanya, tambah Arisron, beberapa ketua partai politik dari wilayah Nias Selatan mendatangi KPU Sumut yang berada di Asrama Haji untuk meminta pertanggungjawabkan atas kelalaian ini. Adapun ketua-ketua parpol yang mendatangi KPU Sumut adalah Arisron Manao (Hanura), Mefiyarni Zamily (RepublikaN), Mukami Efatali (Gerindra), Wisnu Duha (PBR), Sio Gaho (PDIP), Victor Dachi (Golkar) dan Krisman Duha (PKPI).

Ditempat terpisah, anggota KPU, Turunan Gulo, ketika ditemui Waspada Online, mengatakan, tugas KPU hanyalah untuk menghitung surat suara yang diterima. Ketika dipertanyakan tentang kekurangan surat suara dari dapil 1 dia mengaku tidak mengetahui dimana keberadaan surat suara tersebut.

"Tapi yang jelas jumlah suara sah dan tidak sah belum tentu sama dengan jumlah DPT," kata Turunan di Medan, malam ini.

Basecamp Going To Campus 2009

Hay Teman2 Semua, maaf Kalau Website ini Baru di Update Sekarang Soalnya Kemaren Saya Sebagai Admin Masih Sibuk.

Pelaksanaan Basecamp Going To Campus 2009 Yang Diadakan Tgl.09-10 Mei Kemaren Yang Dilaksanakan Di Sibolangit Berlangsung Sukses, Adapun Kegiatan Yang Dilaksanakan :

1. Seminar Persiapan PPL
2. Games
3. Pemilihan Peserta Terpaforit

Dalam Pelaksanaannya ada juga kendala yang dialami, antara lain kendala cuaca. Akan Tetapi tidak mengurungkan niat para peserta untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Peserta Yang Mengikuti kegiatan tersebut merupakan keluarga Besar dari Pendidikan Ekonomi yang terdiri dari Tiga Program Studi, yang diantaranya :

1. Prodi Pendidikan Akuntansi
2. Prodi Pendidikan Tata iaga
3. Prodi Administrasi Perkantoran

Dalam Kegiatan tersebut tepilihlah Patar Sebagai Pesrta Terpaforit atas Pemilihan Dari Peserta Yang lain, Terpilihnya Patar Sebagai Peserta Terpaforit karena Peserta Yang Lain Senang Terhadap nya karena Selalu Menjadi Korban Ejekan Dari Teman-teman yang lain.

Kenapa Teman-teman Senang Mengejeknya, Karena Selain Lucu Patar Juga Memiliki Perwakan Yang Imut (alias Gendut ). Walaupun Selalu Menjadi Korban Ejekan Namun Patar Tidak Menaruh Dendam Terhadap Teman-teman Yang lain.

Kegiatan tersebut Memberikan Kesan Yang Dalam kepada Semua Peserta yang mengikutinya, dalam kegiatan tersebut terbina rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar sesama peserta.

Disini Aja dulu cerita yang bisa saya tulis, semoga untuk tahun-tahun kedepan Pendidikan Ekonomi Membuat Gebrakan Baru.

Hidup Pendidikan Ekonomi.

By : Admin

Free Adsense Tech Blogger XML Skin

Download a free copy of this Google Adsense optimized template. It includes special space allowances using the widgets in the heading area, the upper right sidebar and the lower left sidebar for three of the most popular and best paying Google ad formats. The widgets are useing the HTML/Javascript page elements for ease of use.

The ad space in the header is sized to 468 x 60 pixels, the upper right side is the 336 x 280 and the lower left sidebar is 160 x 600. You can use any combination of text - image ads, or all text. The lower sidebar widgets can be easily swapped into either the left column or the right column if you prefer the archives and RSS subscribe links closer to the post area by drag and drop on the page elements editor.

The header background image is easily replaced in the style sheet with any image of your choice, but it must be sized to 930 x 150 pixels, or you can use no header image and set just a background color for that section. The overall font styles and sizes are closely matched to the default ad text sizes.

Download Adsense Tech Blogger XML Template

Analis UISU: Megawati jangan egois jadi capres

MEDAN - PDI Perjuangan masih menetapkan ketua umumnya Megawati Soekarnoputri menjadi calon presiden. Peta koalisi yang dibangun PDIP melalui koalisi Teuku Umar sepertinya belum memuaskan PDIP. Hal ini dikarenakan tingginya ego Megawati menjadi capres sehingga beberapa parpol perlahan mulai menyebrang.

"Keegoisan Megawati menyebabkan partai ini akan menyulitkan parpol lain merapat ke mereka," kata analis politik Universitas Islam Sumatera Utara, Achmad Riza Siregar, kepada Waspada Online tadi sore.

Secara mekanisme partai sendiri, Megawati memang dicalonkan sebagai capres PDIP. Namun dikatakan Riza, Megawati harus berfikir dengan matang mengenai siapa yang menjadi pendampingnya dalam bursa pilpres tahun 2009.

Menurut Riza, Megawati akan lebih baik jika berpasangan dengan Prabowo, dan memang hal itu yang dimungkinkan berpeluang besar untuk bersaing melawan SBY yang elekatabilitas capresnya masih tertinggi menurut hasil survei.

"Pertarungan capres-cawapres kali ini memang dapat dikatakan sebagai pertarungan para jenderal," tutur Riza yang juga merupakan dekan Fisip di UISU tersebut.

Jusuf Kalla saat ini juga telah menggandeng Wiranto sebagai pendampingnya yang merupakan seorang jendral. Prabowo juga merupakan mantan Danjen Kopassus berasal dari kalangan perwira tinggi militer juga bersiap bersaing, serta SBY yang statusnya sekarang masih incumbent.

"Maka dari itu, Megawati harus berfikir keras tentang langkah apa yang akan diambil. Berkoalisi dengan jenderal SBY atau menggandeng jenderal Prabowo sebagai pendampingnya," terangnya.

Riza mengutarakan, sebagai langkah antisipasi yang harus diambil oleh Megawati, yakni mempertimbangkan kembali nama-nama seperti Prabowo dan Sultan. Tapi, yang paling efektif, Megawati harus bersikeras membujuk Prabowo untuk menjadi cawapres yang diusung oleh koalisi Teuku Umar.

"Karena dengan itulah, Megawati mampu mengimbangi peranan para Jenderal yang menjadi perebutan pada bursa capres dan cawapres tahun ini," tandasnya.
(sit/wol-mdn)

TPF Siap Jadi Saksi Demo Protap

MEDAN - Terkait demo anarkis yang terjadi di gedung DPRD Sumut 3 Februarui 2009 lalu, ketua Tim Pencari Fakta (TPF), Abdul Hakim Siagian mengatakan, semua bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh pihaknya telah diserahkan ke pihak kepolisian.

TPF juga siap menjadi saksi di persidangan kasus tersebut. "Dan kami (TPF-red) siap menjadi saksi, bila diminta oleh pengadilan mengenai hal yang terjadi di DPRD Sumut saat tewasnya ketua DPRD Sumut," kata Abdul Hakim kepada Waspada Online, tadi pagi.

Ditambahkan Abdul Hakim, berkas-berkas lainnya yang menyangkut Protap sudah diserahkan kepada aparat kepolisian, DPR-RI serta sudah dilimpahkan juga ke Kejaksaan Sumut. Hingga saat ini, TPF hanya menunggu proses pengadilan yang akan dilaksanakan oleh pihak kejaksaan. "Karena merekalah yang mempunyai wewenang menangani demo Protap ini," lanjut Hakim.

Hakim berharap, proses ini menjadi prioritas utama yang dibahas kejaksaan, agar dapat diketahui secara pasti siapa dalang utama terjadi kerusuhan yang sampai menewaskan ketua DPRD Sumut itu.

"TPF tidak mampu berbuat lebih banyak lagi, hanya bisa berbicara namun tak bisa melakukan eksekusi mengenai masalah Protap,"tandasnya.
(j01/wol-mdn)

Awas ponsel bandit asal China!

Penguasaan teknologi membuat perusahaan China bisa memproduksi ponsel black market. Produsen besar khawatir dengan ponsel abal-abal yang di China disebut shanzhai ini. Bahkan ada ponsel shanzhai dijual hanya Rp200 ribu per unit.

Perusahaan dengan 10 karyawan bisa membuat ponsel shanzhai. Tapi ribuan perusahaan kini mampu menghasilkan ponsel shanzai. "Lima tahun lalu tidak ada ponsel palsu," kata Xiong Ting, Sales Manager Triquint Semiconductor, pembuat spare part ponsel.

"Untuk membuat ponsel harus ada rumah desain, perusahaan software dan pendesain hardware. Tapi kini perusahaan dengan lima orang saja dapat melakukan semua itu. Dalam jarak 100 mil, semuanya tersedia," katanya.

Perusahaan China telah bergerak dari penghasil mainan anak-anak, atau garmen menjadi penghasil komputer dan mobil elektrik. Kini setelah memalsukan tas mewah dan DVD, perusahaan itu menargetkan ponsel vendor besar untuk dibajak.

Menurut Gartner, meskipun ponsel shanzhai baru beberapa tahun di China, namun sudah membukukan 20% sales di China, yang merupakan pasar ponsel terbesar di dunia.

Ponsel China juga diekspor ke berbagai negara semacam Rusia, India, Timur Tengah, Eropa dan AS. "Pasar ponsel shanzhai meningkat tak terkendali. Mereka menjiplak Apple, Nokia, bahkan apapun yang mereka inginkan. Mereka memenuhi kebutuhan pasar dengan cekatan," kata Wang Jiping, analis senior IDC yang mengamati tren teknologi.

Merek global layak khawatir dengan perkembangan ponsel palsu itu. Mereka menakut-nakuti konsumen, ponsel palsu itu berbahaya termasuk baterainya yang murah bisa meledak. Selain itu mereka meminta pemerintah China melakukan operasi.

Vendor ponsel terbesar di dunia Nokia juga menyatakan bekerja sama dengan pemerintah Beijing untuk memerangi pemalsuan. Motorola mengatakan hal yang sama. Ponsel palsu juga menjadi simalakama bagi industri ponsel resmi dan pemerintah China. Produksi ponsel underground ini mengancam karena memiliki keunggulan biaya tidak membayar pajak serta tidak melalui perizinan.

"Kami menderita akibat ponsel shanzhai," kata Chen Zhao, sales director di Konka, pembuat ponsel China. "Ponsel resmi harus membayar 17% dari revenue sebagai pajak pertambahan nilai, sementara ponsel shanzhai tentu saja tidak membayarnya," tambahnya.

Namun pemerintah China tampaknya melindungi industri ponsel palsu ini. Di iklan TV tengah malam ponsel ini sering muncul dengan tagline "harga seperenam, tapi memiliki fungsi dan bentuk yang sama". Atau bahkan ada yang sedikit patriotik "beli shanzhai tunjukkan cintamu pada negara".

Bulan lalu, menteri Industri dan Teknologi Informasi China telah memperingatkan bahaya ponsel shanzhai dengan mengatakan radiasinya melebihi batas. Lembaga perlindungan konsumen China menyebut kerusakan pada ponsel merupakan keluhan terbanyak.

Beberapa pekan lalu, seorang warga 45 tahun di China selatan terbakar saat ponsel di kantong bajunya meledak. Namun kejadian itu tidak berpengaruh pada penjualan ponsel black market yang di retail biasanya US$ 100 hingga US$ 150.

Pemalsuan sendiri merupakan semangat "shanzhai" yang berarti pemberontakan atau bandit baik hati yang membajak semua macam produk. Industri itu bisa berkembang pada 2005 setelah Mediatek, perusahaan desain semikonduktor Taiwan membantu mengurangi biaya dan kerumitan memproduksi ponsel.

Dengan menggunakan apa yang disebut dengan turnkey solution, Mediatek mengembangkan sirkuit board yang mengitegrasikan berbagai fungsi chip. Hasilnya bisa menghasilkan ponsel murah dengan mudah. Industri ini mendapat lonjakan besar di 2007, saat pemerintah China menyatakan tak perlu lagi lisensi untuk membuat ponsel.

Perusahaan kecil akan membeli chip Mediatek dengan softwarenya, menggabungkan komponen lain dan meminta bantuan pabrik untuk merakitnya. Sementara untuk marketing, sangat sederhana dengan mendopleng. Desain dan merek milik vendor besar dijiplak persis atau sedikit diplesetkan. Misalnya Samsung menjadi Sumsung, atau Nokia menjadi Nckia.

Membajak jaringan suppli vendor merek besar juga mudah. "Sudah umum bagi pabrik melakukan shift malam untuk perusahaan lain," kata Zhang Haizhen, produsen ponsel shanzhai. "Tidak ada yang menolak order jika lebih dari 5.000 ponsel."

Pembajak sendiri bangga dengan hasil jiplakannya. "Ponsel kami lebih baik dari iPhone," kata Liu Zeyu, salesman ponsel Meizu di Shenzhen. "Tujuan kami memproduksi ponsel yang membuat China bangga".
(amr/inilah)

Olo Panggabean Meninggal Dunia Di Usia 67 Tahun

Medan pphe-ri.com
Sahara Oloan Panggabean atau yang akrab dipanggil Olo Panggabean dan Tokoh Masyarakat yang sangat kotroversial Di Sumatera Utara telah meninggal dunia Kamis (30/4) jam 14.00 di rumah sakit Glenegles Medan Sumatera Utara. Olo meninggal pada usia 67 Tahun. Jenajah disemayamkan dirumah duka jalan sekip.

Sebelumnya tersiar kabar bahwa Olo meninggal di Singapura dan jenajahnya dibawa kerumah sakit glenegles untuk di visum. Namun berita tersebut dibantah oleh Sekjen DPP IPK Sumut H Darwin Syamsul Saman. Darwin dalam siaran persnya mengatakan bahwa Olo meninggal dirumah sakit Glenegles sekitar jam 14.00.

Darwin mengatakan bahwa Sahara Oloan Panggabean sebelumnya Senin tanggal 27 April 2009 dibawa ke Singapura untuk berobat. Namun Darwin tidak bersedia menyebutkan penyakit yang diderita olo. Kemuadian karena pengobatan di Singapura gagal Olo kemudian diterbangkan kembali ke Medan dengan pesawat khusus seri LR 35A/HS-CFS kamis (30/4) langsung dilarikan kerumah sakit Glenegles Medan.

Sahara Oloan Panggabean lahir di Medan 24 Mei 1941, anak ketujuh dari delapan bersaudara, hasil perkawinan Friedolin Panggabean dan Esther Hutabarat. Darwin mengatakan bahwa Olo meninggal dunia akibat komplikasi penyakit yang dideritanya.

Darwin belum bisa memastikan kapan Olo di kebumikan. Tetapi dia mengatakan Olo akan dikebumikan di Pemakaman Taman Eden Tanjung Morawa dekat dengan makam orang tuanya.

Pantauan pphe cyber news dirumah duka, warga begitu antusias ingin mengucapkan salam perpisahan. Terlihat ketua DPC Partai Demokrat yang juga caleg DPRD Medan, duduk menghampiri jenazah.

Namun dari sekian banyak pengunjung hampir tak terlihat para pejabat ataupun mantan pejabat yang dulu dekat dengan almarhum. Hanya beberapa polisi dan tim pemburu preman yang berjaga jaga dipersimpangan jalan. Jumlah karangan bunga pun dapat dihitung dengan jari, berbeda saat almarhum membuat acara seremonial semasa hidupnya.

Sebelumnya Selasa (28/4) dikabarkan Ahok yang merupakan orang kepercayaan Olo Panggabean juga meninggal dunia. Namun penyebab kematian keduanya yang waktunya berdekatan masih merupakan tanda tanya.

Pembebasan lahan akses jalan ke bandara Kualanamu terkendala

LUBUK PAKAM - Pelaksanan pelepasan lahan untuk jalan menuju Bandara Kualanamu masih terbentur dengan ketidaksesuaian harga antara masyarakat dan pemerintah. Akibatnya, proses pelaksanaan pelepasan lahan kini baru berjalan sekitar 75%.

Sebelumnya pemerintah Deli Serdang merencanakan akan membuka tiga jalan akses. Ketiga akses jalan meliputi pembagunan akses jalan arteri ke Bandara Kuala Namu, pembangunan rel kereta api dan stasiun serta pembangunan jalan tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi.

Informasi diperoleh menyebut, dalam hal penentuan harga warga meminta harga lahannya per meter berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu. Sedangkan kemampuan pemerintah untuk membayar ganti rugi lahan berkisar Rp97 ribu sampai Rp250 ribu per meter dengan memperhatikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) setempat.

Akibat tawaran harga yang diajukan warga berdasarkan harga pasar setempat membuat panitia mengalami kendala, ujar Asisten I Pemkab Deli Serdang yang juga Sekertaris P2T (Panitia Pembebasan Tanah), H Reh Aman Tarigan, kepada wartawan di kantornya baru-baru ini.

Sedangkan permasalahan lainnya menurut H Reh Aman, terdapat pada lahan eks HGU PTPN II di Desa Sena Kec. Batangkuis. Para penggarap di kawasan itu meminta agar lahan yang mereka garap selama ini diganti rugi oleh panitia. Padahal, panitia pembebasan hanya berani membayar ganti rugi kepada warga yang memiliki berkas dan surat-surat bukti sebagai pemilik lahan. Sementara warga di Desa Tumpatan Nibung meminta kepada panitia agar tanaman duku mereka diganti rugi dengan harga Rp1,5 juta perpohon.

Sementara untuk pembagunan jalan rel kereta api (KA) yang terdapat di Desa Sidourip dan Desa Aras Kabu, Kec. Beringin dilakukan pihak PT KAI (Kereta Api Indonesia) bukan panitia pembebasan lahan yang meliputi pemerintah provinsi, Pemkab Deli Serdang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Untuk pelaksanan ganti rugi rencana jalan tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi pelaksanaannya masih sekitar 60 persen dari rencana yang ditetapkan. Di wilayah Kab. Deli Serdang direncanakan panjang jalan tol sekitar 26 km meliputi di wilayah Tanjung Morawa, Lubuk Pakam dan Pagar Merbau.
(amr/wsp)

DP4 di Sumut abaikan DPT Pilkada

MEDAN - Tim Penyelidikan Hak Sipil Politik dalam Pemilu yang dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu legislatif tahun 2009,di Sumatera Utara, ternyata mengabaikan Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan Gubernur yang diselenggarakan setahun sebelumnya. Menurut salah seorang anggota tim Prof Ramlan Surbakti di tingkat nasional data Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan pada pemilu 2004 silam, sama sekali tak digunakan untuk menyusun Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu 2009.

Ramlan tercatat sebagai salah satu akademisi yang ditunjuk Komnas HAM menjadi anggota Tim Penyelidikan Hak Sipil Politik dalam Pemilu. Dia bersama anggota Tim lainnya, Sriyana mendatangi beberapa daerah di Sumatera Utara (Sumut) seperti Medan, Binjai, Sidikalang dan Pematang Siantar untuk mencari duduk perkara kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu legislatif 2009. Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menyatakan, banyaknya warga yang sudah berhak memilih namun tak tercatat dalam DPT merupakan pelanggaran hak-hak sipil warga negara, tadi pagi.

"Pengaduan terkait banyaknya warga yang berhak memilih namun tak tercantum dalam DPT di Sumut termasuk yang paling banyak. Pengaduan tersebut antara lain datang dari Nias Selatan, Binjai, Sidikalang, Kabanjahe dan Pematang Siantar," ujar Ramlan di Medan.

Hasil sementara dari pertemuan anggota Tim dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut menurut Ramlan menemukan, belum diakomodasinya DPT pada pemilihan kepala daerah di Sumut ke dalam DP4 yang diserahkan pemerintah daerah. "Konfirmasi yang kami terima dari KPU Sumut menemukan, bahwa DP4 yang diterima KPU provinsi dan kabupaten/kot, belum mengakomodasi DPT pemilihan kepala daerah yang berlangsung tahun-tahun sebelumnya. Seperti ada banyak pemilih yang terdaftar dalam DPT pilkada, tetapi dia ternyata tidak masuk dalam DPT pemilu legislatif," kata Ramlan.

Mantan Wakil Ketua KPU ini mengatakan, kemungkinan hal yang sama juga terjadi di daerah lain. Bahkan menurut dia, Departemen Dalam Negeri yang mengeluarkan DP4 untuk pemilu legislatif tahun 2004 juga tidak mengakomodir hasil data Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) pemilu 2004. Padahal lanjut Ramlan, P4B dikerjakan oleh KPU bersama Biro Pusat Statistik (BPS) sebagai data kependudukan yang bisa dipakai untuk pemilu-pemilu selanjutnya.

"Ini juga yang masih menjadi pertanyaan saya sampai sekarang. Dikemanakan data P4B pemilu 2004. Padahal untuk membuat data P4B dibutuhkan biaya sangat mahal, sekitar Rp 427 miliar dan dikerjakan oleh lembaga yang memang paling mengetahui data kependudukan seperti BPS," ujar Ramlan.

Menurut Sriyana hasil penyelidikan Tim diharapkan selesai sebelum KPU menetapkan hasil pemilu legislatif tanggal 9 Mei mendatang. Komnas HAM lanjut Sriyana juga akan memanggil seluruh pihak terkait kekisruhan DPT seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, KPU dan Bawaslu. Dia mengatakan, pada prisipnya Komnas HAM tidak melihat berapa banyak warga yang berhak memilih namun tidak tercantum dalam DPT. "Kami melihat meski hanya satu atau dua warga negara yang kehilangan hak pilih, sebagai pelanggaran HAM serius," ujarnya.

Selain Sumut, Sriyana mengatakan Tim juga turun ke beberapa daerah seperti Jawa Timur, Yogyakarta, Sulawesi Tengah dan Kalimantan. Ramlan mengatakan, hasil Tim ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi untuk menyempurnakan DPT pada pemilu Presiden Juli mendatang.
(put/pas)

Ribuan buruh peringati May Day

MEDAN - Memperingati May Day (Hari Buruh) yang jatuh pada hari ini, ribuan buruh berdemo di depan kantor Gubernur Sumatera Utara, menuntut Syamsul Arifin, selaku Gubsu, untuk menepati janjinya saat berkampanye dulu.

"Dulu saat sebelum menjadi Gubsu, Syamsul Arifin pernah berjanji bahwa rakyat tidak akan lapar, rakyat tidak akan bodoh. Namun sampai sekarang hal itu belum juga ada realisasinya," orasi salah seorang pimpinan aksi.

Para pendemo sebenarnya berkeinginan untuk bertemu dengan Gubsu, Syamsul Arifin, hanya saja Gubsu tidak bisa menemui mereka.

"Gubsu dan Wagubsu sedang tidak ada di tempat. Kalau ada pasti kami pertemukan. Tapi kami siap menerima pengaduan massa aksi," terang Asisten I Gubsu, H Silaen.

Hari Buruh Internasional, yang jatuh pada tanggal 1 Mei di setiap tahunnya, selalu diperingati oleh para buruh dengan melakukan aksi unjuk rasa untuk meminta pemerintah memperhatikan nasib mereka. Tidak hanya di Medan, aksi yang sama juga dilakukan oleh sekelompok buruh di beberapa kota lain di Indonesia, bahkan di dunia.
(amr/wol-mdn)

Golkar, Demokrat, PPP, unggul sementara di Tapsel

P.SIDIMPUAN - Partai Golkar unggul sementara dengan perolehan 3.309 suara di 12 kecamatan di Kab.Tapanuli Selatan. Menyusul Partai Demokrat dengan 2.858 dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2.498, total suara masuk sementara 27.756 dari 165.055 di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Demikian informasi diperoleh Waspada dari Desk Pemilu 2009 Pemkab Tapsel di Kantor Sekretariat Daerah di Jalan Kenanga, Kota Padang Sidimpuan, tadi siang.

Desk Pemilu itu beranggotakan Asisten I, HM Isrhok Harahap, Kakan Infokom dan PDE, Agus Supriadi Harahap, Kakan Kesbang Linmaspol, Sahtoat, Kabag Tapem, Ali Syahruddin Siregar, dan Tim Network Overating Center (NOC) E-Goverment Pemkab Tapsel.

Sedangkan partai dengan perolehan suara terendah sementara adalah Partai Sarikat Indonesia dengan 4 suara. Kemudian Partai Penegak Demokrasi Indonesia 38, Partai Persatuan Nahdlatul Indonesia 41 suara.

Partai memperoleh suara terbanyak sementara lainnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1.572, Partai Bintang Reformasi 1.387, Partai Kebangkitan Bangsa 1.356. Keunggulan perolehan suara partai berbeda di tiap kecamatan, sehingga tidak ada yang mendominasi.

Adapun partai politik yang memperoleh suara sementara dari 500 sampai 1.000 suara ialah, Partai Buruh 1.000, Partai Amanat Nasional 988, Partai Persatuan Daerah 871, Partai Keadilan Sejahtera 840, Partai Demokrasi Pembaruan 832.

Partai Barisan Nasional 800, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 750, Partai Demokrasi Kebangsaan 711, Partai Pelopor 700. Partai Hati Nurani Rakyat 690, Partai Bulan Bintang 679, Partai Peduli Rakyat Nasional 610.

Sedangkan perolehan suara sementara di bawah 500 adalah, Partai Kebangkitan Nasional Ulama 491, Partai Gerakan Indonesia Raya 472, Partai Damai Sejahtera 448, Partai Pemuda Indonesia 446, Partai Matahari Bangsa 411.

Partai Republik Nusantara 397, Partai Keadilan Persatuan Indonesia 369, Partai Patriot 337, Partai Karya Perjuangan 324, Partai Kasih Demokrasi Indonesia 302, Partai Karya Peduli Bangsa 264, Partai Kedaulatan 261.

Partai Perjuangan Indonesia Baru 232, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 182, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 140, Partai Indonesia Sejahtera 70, dan Partai Merdeka dengan 68.

Jumlah perolehan suara sementara itu akan terus berubah, seiring dengan masuknya hasil perolehan suara dari 12 kecamatan se-Tapsel. Pasalnya, jumlah suara sementara yang masuk belum mencapai 25 persen dibanding jumlah pemilih di DPT.

Media dilarang meliput, KPU Medan panggil ketua PPK

Saturday, 11 April 2009 21:23 WIB

MEDAN - Tadi sore, media dilarang meliput dan memantau rekapitulasi suara ditingkat PPK Medan Perjuangan. Larangan itu atas instruksikan Ketua PPK setempat dan polisi yang menjaga kantor itu hanya mengizinkan masuk setiap orang yang memiliki tanda pengenal dari KPU Medan.

Menanggapi hal tersebut, anggota KPU Kota Medan, Pandapotan Tamba akan memanggil seluruh ketua PPK malam ini untuk koordinasi. Pertemuan nanti direncanakan akan membahas peliputan media dan beberapa kasus pelanggaran di tingkat PPK.

"Kita akan koordinasi di KPU Medan malam ini untuk menjelaskan semuanya kepada PPK," ujar anggota KPU Medan divisi hukum dan humas itu, ketika dihubungi Waspada Online, malam ini.

Sebelumnya, Ketua PPK Kecamatan Medan Perjuangan melarang wartawan masuk tanpa badge media KPU. Namun kepemilikan tanda pengenal hanya diberikan satu kepada setiap media. Sehingga, wartawan yang memiliki tanda pengenal harus berkeliling ke seluruh PPK di Kota Medan. Hal ini dikeluhkan sebagian wartawan yang akan meliput berita.

Pemko rahasiakan nama direktur RSU Pirngadi

Saturday, 28 March 2009 08:41 WIB

ME GINTING & DAVID SWAYANA MEDAN - Meski masa tugas dr. H. Sjahrial R. Anas, MHA akan berakhir pada awa April 2009, namun Pemerintahan Kota (Pemko) Medan masih merahasiakan nama pejabat yang akan menggantikannya. "Nanti setelah ada pelatikan baru kita ketahui siapa yang duduk sebagai direktur RSU Pirngadi Medan. Saat ini belum bisa disebutkan orangnya, karena itu rahasia dalam jabatan dalam negara," kata jurubicara Pemko Medan Rusdy Siregar, SE kepada Waspada melalui telfon, tadi malam. Menurut Rusdy, informai pengangkatan pejabat di lingkungan Pemko tidak dapat disebarluaskan secepatnya kepada masyarakat. Namun tetap menunggu waktu pelantikan, baru diketahui siapa saja yang menjadi pejabat di lingkungan Pemko Medan. Mengenai pergantian direktur RSU Dr. Pirngadi, Rusdy mengatakan tetap menunggu masa pelantikan. "Nanti kalau sudah dilantik pasti diketahui siapa orangnya," ujarnya. Sementara itu, informasi diperoleh Waspada di lapangan, sedikitnya ada tiga pejabat yang ‘diimpor' dari kabupaten lain untuk menduduki posisi eselon II di jajaran Pemko Medan. Saat ditanya tentang pejabat ‘impor' tersebut, Rusdy mengaku tidak mengetahuinya. Sebelumnya, walikota Medan Drs H Afifuddin Lubis, MSi mengatakan, untuk pergantian pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan tetap diambil dari lingkungan Pemko Medan. "Yang jelas Direktur Pirngadi akan diganti bila sudah memasuki masa pensiun. Jadi, saat ini kita masih melakukan pengkajian di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)," kata Afifuddin. Sedangkan Sekda Medan Drs Dzulmi Eldin menyebutkan, untuk menduduki jabatan Direktur RSU Dr. Pirngadi Medan sudah pasti memiliki latar belakang ilmu kesehatan. Namun, itu akan dikaji lagi dan melakukan pertimbangan di Baperjakat. "Pengangkatan para SKPD Kota Medan dilakukan melalui penilaian dan pertimbangan Baperjakat bersama Walikota. Jadi, itu semua setelah dipertimbangkan Baperjakat, baru diangkat dan dilantik," ucap Eldin. (j01/wsp)

Billboard SBY di Medan ditutupi Najwa Shihab

Pemprovsu: Gubsu sudah ingatkan Walikota

WASPADA ONLINE

MEDAN - Isu papan reklame atau billboard di Kota Medan hingga kini masih belum ada kejelasan. Banyaknya tumpang tindih billboard membuat beberapa melanggar etika sehingga membuat estetika keindahan terganggu. Salah satu billboard yang 'ditindih' adalah yang terpampang Presiden RI dan Gubernur Sumut.

Menanggapi itu, kepala dinas Kominfo Provsu Eddy Sofyan mengatakan itu merupakan tugas Pemko Medan untuk mengatasinya. Selain itu, dia juga mengingatkan agar setiap billboard sepatutnya dapat memberikan tiga faktor utama: nilai pesan, kemanfaatan dan respons positif.

Pihak Pemprovsu, menurut Eddy, sudah memberikan himbauan kepada jajaran Pemko Medan untuk membenahi Kota Medan. Pembenahan tersebut diantaranya dengan menata billboard di ruas jalan-jalan protokol. Namun sampai saat ini Kota Medan masih semrawut dengan penayangan reklame.

"Gubsu telah menegaskannya sewaktu rapat kerja kepada jajaran Pemko Medan beberapa waktu lalu," kata Eddy kepada Waspada Online, tadi pagi.

Dalam pertemuan dari seluruh jajaran pimpinan daerah kota/kabupaten tutur Eddy, Gubsu telah meminta secara khusus langsung kepada Pjs Walikota Medan Drs. Afifuddin M.Si agar segera membenahi Kota Medan.

Namun lanjut Eddy, kewenangan melakukan tindakan tetap berada pada Pemko Medan. "Karena itu tugas dan kewenangan wilayah Pemko Medan, jadi hasilnya silahkan tanya Pemko Medan," katanya.

Gubsu dalam hal kata Eddy, hanya sekedar memberikan himbauan, tidak ada dalam kapasitas menghakimi. Pemko Medan yang harus mengeksekusi reklame yang melakukan pelanggaran.

Izin yang dikeluarkan Pemko Medan merupakan salah satu bukti kewenangan Pemko Medan. Eddy hanya mendengar dari media, bahwa pihak Pemko Medan dalam hal ini dinas pertamanan akan melakukan penertiban.

Secara terpisah, Dinas Pertamanan Kota Medan berjanji menertibkan reklame di jalan-jalan protokol. Kepala Dinas Pertamanan, M Idham, dalam pertemuan dengan Komisi D DPRD Medan baru-baru ini mengatakan, segera mengevaluasi izin dan menertibkan billboard pasca Pemilu 2009.

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN “PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK” DI KABUPATEN KUPANG

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN “PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK” DI KABUPATEN KUPANG
BAB I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat umum, yang meliputi tugas dan fungsi, mendaftarkan dan menertibkan KTP, Kartu Keluarga, serta berbagai Akta Catatan Sipil maupun pencatatan Mutasi dan pengelolaan Data Penduduk.
Di daerah tugas pelayanan administrasi publik menjadi tugas sekaligus merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, yang diwakili oleh “Dinas Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana”. Sebagaimana diatur dalam UU No 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah, ”Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain”
Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya hambatan.
Hal ini terlihat di Kabupaten Kupang yang wilayahnya luas, sehingga masyarakat yang ingin mengurus KTP masih kesulitan dalam memperoleh pelayanan ini. Seperti masyarakat di pulau-pulau, seperti Sabu, Raijua, Semau, dan sebagian wlilayah pulau Timor bagian barat, yang masih harus menyeberangi laut untuk mengurus KTP. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masih sulitnya jangkauan untuk pelayanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Kupang.
B.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yakni :
1. Sejauhmana implementasi pelayanan publik bidang administrasi kependudukan (pembuatan KTP) di Kabupaten Kupang?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi pelayanan publik bidang administrasi kependudukan (pembuatan KTP) di Kabupaten Kupang?
C. Tujuan dan Kegunaan
Yang menjadi tujuan dari penulisan makalah ini adalah :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan implementasi pelayanan publik administrasi kependudukan (pembuatan KTP) di Kabupaten Kupang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan implementasi pelayanan publik administrasi kependudukan (pembuatan KTP) di Kabupaten Kupang.
Makalah ini diharapkan dapat mendatangkan kegunaan, yakni :
1. Dari segi praktis, sebagai masukkan bagi para pengambil keputusan untuk memantapkan pelayanan publik administrasi kependudukan (pembuatan KTP).
2. Kemudian dari segi teoritik, sebagai masukkan bagi kami mahasiswa untuk dapat menjabarkan berbagai masalah yang ada di lapangan.
BAB II.
PEMBAHASAN
A. TINJAUAN UMUM
1. Dasar Hukum Pelayanan Publik
Pelayanan publik untuk masyarakat umum menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya, telah ditegaskan dalam:
a.) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang Perbaikan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur kepada masyarakat.
b.) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
c.) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 26/KEP/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Peraturan-peraturan pemerintah ini menjadi dasar hokum pelaksanaan pelayanan publik dan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan untuk masyarakat, adalah pelayanan publik bidang administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP.
2. Dasar Hukum Pembuatan Kartu Tanda Penduduk
Pembuatan KTP diatur dan ditetapkan berdasarkan:
a.) Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk
b.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 A tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan
c.) Keputusan Mendagri Nomor 45 tahun 1992 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri
d.) Keputusan Mendagri Nomor 15 A tahun 1995 tentang spesifikasi blanko / formulir/ buku serta sarana pnunjuang lainnya yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
e.) Keputusan Mendagri Nomor 20 A tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Manajemen Informasi Kependudukan
f.) Keputusan Mendagri Nomor 42 tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.
Jabaran peraturan pemerintah pusat untuk pelaksanaan pembuatan KTP di Kabupaten Kupang, ditetapkan berdasarkan:
a.) Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 2 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.
b.) Perda Kabupaten Kupang Nomor 4 tahun 2006 tentang retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
3. Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan (Pembuatan KTP)
a.) Instansi Pemerintah Daerah Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan (Pembuatan KTP) di Kabupaten Kupang.
Instansi yang ditugaskan untuk melaksanakan pelayanan publik di bidang kependudukan (pembuatan KTP) di Kabupaten Kupang berdasarkan Perda Kabupaten Kupang Nomor 26 tahun 2005 adalah “Dinas Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan, dan Keluarga Berencana”.
b.) Syarat-syarat Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk, diatur dalam Lampiran I Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 2 tahun 1996, sebagai berikut:
1.) Untuk pembuatan KTP Baru:
- Surat pengantar dari RT/RW yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar penduduk di lingkungannya
- Foto copy Kartu Keluarga, untuk yang tinggal dengan keluarga atau apabila tinggal sendiri wajib membuat Kartu Keluarga, sebanyak satu (1) rangkap
- Pas foto ukuran 3x4 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan tampak wajah meliputi 70% bidang foto dan dengan latar belakang warna putih
2.) Untuk perpanjangan KTP:
- Surat pengantar dari RT/RW yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar penduduk di lingkungannya
- Foto copy Kartu Keluarga, untuk yang tinggal dengan keluarga atau apabila tinggal sendiri wajib membuat Kartu Keluarga, sebanyak satu (1) rangkap
- KTP yang telah habis masa berlakunya
- Pas foto ukuran 3x4 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan tampak wajah meliputi 70% bidang foto dan dengan latar belakang warna putih
3.) Perbaikan KTP yang rusak atau hilang
- Surat pengantar dari RT/RW yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar penduduk di lingkungannya
- Foto copy Kartu Keluarga, untuk yang tinggal dengan keluarga atau apabila tinggal sendiri wajib membuat Kartu Keluarga, sebanyak satu (1) rangkap
- KTP yang telah habis masa berlakunya
- Pas foto ukuran 3x4 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan tampak wajah meliputi 70% bidang foto dan dengan latar belakang warna putih
- Surat keterangan dari Kepolisian bagi mereka yang kehilangan KTP
c.) Mekanisme Pengurusan KTP
Mekanisme pengurusan KTP yaitu adalah:
1.) Pemohon mengisi formulir KTP rangkap 3 yang disiapkan di kantor Desa/Kelurahan serta melampirkan persyaratan yang harus dilengkapi
2.) Kepala Desa/Lurah menerima dan meneliti berkas permohonan KTP, memberikan resi tanda terima permohonan, menyimpan arsip dan memberikan permohonan yang telah lengkap ke Kecamatan
3.) Camat menerima dan meneliti berkas permohonan KTP, memberikan resi tanda terima permohonan, menyimpan arsip dan mengirimkan permohonan yang telah lengkap ke Kabupaten (Dinas Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
4.) Dinas Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana menerima dan meneliti berkas permohonan KTP, memberikan resi tanda terima permohonan, melakukan verifikasi data ke bank data, memproses penerbitan KTP, selanjutnya mengirimkan kembali KTP yang telah dicetak ke kecamatan
5.) Camat menerima, meneliti dan menandatangani KTP, melakukan laminating terhadap KTP tersebut dan mengirimkan ke Desa/Kelurahan
6.) Kepala Desa/Lurah menerima resi tanda terima permohonan dan menyerahkan KTP kepada yang bersangkutan (pemohon)
Keseluruhan waktu penyelesaian pembuatan KTP berdasarkan Prosedur Tetap (Protap) Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, selama 15 hari kerja.
Biaya retribusi yang dikenakan untuk pembuatan KTP berdasarkan Perda Kabupaten Kupang Nomor 4 tahun 2006, tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, yaitu:
1.) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 7.000,- untuk tiap KTP
2.) Formulir SIAK/sejenis sebesar Rp. 1.000,- per lembar.
B. IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PEMBUATAN KTP) DI KABUPATEN KUPANG.
Menurut Poewadarminta (1990:327) implementasi berarti pelaksana atau penerapan.
Kemudian J. A. M. Maarse mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu upaya mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.
Adapula pendapat dari Charles O. Jones, bahwa implementasi atau penerapan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program.
Selanjutnya oleh George C, Edward, ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap, dan faktor struktur organisasi.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dapat digambarkan Implementasi Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kupang:
1. Faktor Komunikasi
Faktor Komunikasi yaitu suatu proses penyampaian informasi dari pejabat atau instansi tertentu yang secara hierarkis berkedudukan lebih tinggi, kepada pejabat atau instansi tertentu untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan informasi yang diberikan yang dilihat dari aspek transmisi atau pengiriman berita, aspek kejelasan dan konsistensi.
Komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dengan aparat pelaksana di tingkat kecamatan belum lancar karena terkendala oleh ketersediaan sarana komunikasi cepat (telepon/faksimili) yang belum tersedia di kecamatan sehingga informasi/instruksi yang harus disampaikan kecamatan kepada desa/kelurahan yang selanjutnya kepada masyarakat memakan waktu lama, demikian pula sebaliknya.
Hal ini juga mengakibatkan banyak masyarakat yang belum tahu tentang prosedur, syarat, waktu dan biaya pembuatan KTP, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Biaya yang seharusnya hanya Rp. 7.000,- masyarakat harus mengeluarkan biaya sampai Rp. 50.000,-
2. Faktor Sumber daya
Sumber daya yaitu sarana yang digunakan dalam implementasi, hal ini dilihat dari aspek staff/personil, informasi dan fasilitas.
Sumber daya dari aparat yang melayani masih belum sepenuhnya baik karena seharusnya sebagai aparat yang melayani taat sepenuhnya kepada Prosedur Tetap (protap) yang telah ada, namun kenyataannya masih menunda-nunda penyelesaian pembuatan KTP.
3. Faktor Sikap
Yaitu sikap dari para pelaksana dalam melayani masyarakat, dilihat dari aspek pembagian tugas dan aspek insentif.
Sikap yang ditunjukkan oleh petugas yang ada di Kecamatan maupun di Dinas Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, masih menunjukkan sikap selalu minta untuk dihormati dan bukannya melayani masyarakat yang membutuhkan, sehingga kebutuhan pelayanan masyarakat akan KTP banyak kali memakan waktu yang lama.
4. Faktor Struktur Birokrasi
Yaitu tatanan organisasi yang mengatur tentang pedoman kerja dan penjabaran wilayah tanggung jawab bagi pelaksana, dan dilihat dari aspek prosedur standar operasi dan pembagian wilayah tanggung jawab.
Struktur birokrasi untuk Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan (pembuatan KTP) di Kabupaten Kupang cukup panjang karena prosesnya mulai dari tingkat RT/RW ke Desa/Kelurahan lalu ke Kecamatan dan seterusnya ke Dinas Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana, dan sebaliknya, sehingga proses untuk penyelesaian pembuatan KTP memakan waktu yang cukup lama
BAB III.
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Dari pembahasan masalah diatas maka dapat disimpulkan, bahwa Implementasi Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kupang belum sepenuhnya berjalan dengan baik diantaranya karena faktor komunikasi yang masih terhambat oleh fasilitas-fasilitas yang belum tersedia, sumber daya aparat pelaksana yang belum sepenuhnya melayani dengan baik, sikap yang diperlihatkan oleh petugas dalam melayani masyarakat, serta struktur birokrasi atau prosedur yang panjang dalam proses pembuatan KTP
B. SARAN
1. Untuk meningkatkan kinerja Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan (pembuatan KTP) di Kabupaten Kupang, agar kewenangan untuk mencetak formulir dan blanko KTP dilimpahkan ke Kecamatan sehingga lebih mudah melayani masyarakat yang membutuhkan, sedangkan pihak Dinas Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, menerima laporan hasil pelaksanaannya saja.
2. Pelimpahan kewenangan ini juga memudahkan masyarakat dari segi biaya, karena mengingat jangkauan pelayanan Dinas Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang yang harus sampai ke kecamatan-kecamatan yang jauh, yang bahkan harus menggunakan angkutan laut untuk mencapainya.

PENGUKURAN WAKTU KERJA EFEKTIF KARYAWAN DALAM PROSES PEMINTALAN BENANG DI PT PANDATEX TEMPURAN MAGELANG

A. Ringkasan
1. Judul Penelitian.
Pengukuran Waktu Kerja Efektif Karyawan Dalam Proses Pemintalan
Benang di PT Pandatex Magelang.
2. Nama Pengusul
Nama :
NPM :
3. Ikhtisar Penelitian
Perusahaan Tekstil Pandatex berada di daerah tempuran, kabupaten
magelang, PT Pandatex adalah sebuah perusahaan yang bidang
usahanya bergerak di bidang produksi bahan baku tekstil.
Perusahaan ini merupakan perusahaan yang sedang berkembang,
Bahan tekstil yang diproduksi antara lain benang cotton dan rayon.
Dalam industri ini setidaknya diperlukan adanya suatu peninjauan
tidak hanya pada faktor produksi saja, namun juga penggunaan
tenaga listrik, suku cadang, dan perawatan yang dianggap berperan
secara signifikan terhadap output produksi. Hal ini perlu dilakukan
agar dapat mengimbangi dari tingkat persaingan antar perusahaan
yang semakin ketat. Dengan diadakannya pengukuran terhadap
waktu kerja tersebut, maka akan dapat diketahui berapa waktu yang
diperlukan untuk membuat produk, berapakah produk yang dapat
dihasilkan tiap harinya, berapakah waktu terbuang selama ini, dan
sebagainya. Berdasarkan latar belakang tersebut diperlukan adanya
suatu analisis yang mengkaji tentang penggunaan faktor-faktor
produksi untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat penggunaan
faktor produksi dan waktu prosesnya supaya lebih efisien dan efektif.
4. Tempat Penelitian
Lokasi : PT. Pandatex
Laboratorium : Lab. Komputer
5. Waktu Penelitian
Dimulai Sejak Tanggal 1 Maret 2008 – 31 Juli 2008

B. Latar Belakang Permasalahan
Banyak jenis –jenis industri yang ada di indonesia, salah satunya
adalah industri tekstil yang bergerak di bidang pemintalan benang.
Perusahaan tekstil yang ada di daerah tempuran magelang seperti PT
Pandatex membuat produknya berdasarkan dimensi dan kualitas yang
dipesan konsumen. Produk benang yang dihasilkan antara lain cotton
dan rayon. kegiatan produksi dilakukan secara semi otomatis karena
masih menggunakan tenaga manusia untuk menjalankan dan
mengontrol mesin. Seperti telah kita ketahui bersama bahwasanya
industri tekstil tidak dapat terlepas dari penerapan teknologi dan
keterlibatan SDM di dalammya. Hal tersebut dapat diamati dari
besarnya pengaruh penggunaan teknologi dan kualitas SDM, tanpa
mengesampingkan ketersediaan bahan baku sebagai faktor utama
pula dalam suatu proses produksi. Beberapa hal tersebut memang
tidak dapat dipungkiri karena memang memiliki keterkaitan terhadap
produktivitas perusahaan.
Kekurang efisienan merupakan Permasalahan industri yang
menyangkut mengenai manajemen proses produksi. Produktivitas
perusahaan akan dapat dicapai bila perusahaan memiliki kebijakan
yang berkaitan dengan penggunaan faktor-faktor produksi sebagai
input produksi dari bagi suatu perusahaan secarta lebih efisien dalam
menghasilkan produk sebagai output produksi yang optimum yaitu
dengan memperhatikan faktor-faktor pembatas yang ada. Beberapa
kendala yang sering muncul dalam suatu proses produksi antara lain :
keterbatasan bahan baku, keterbatasan teknologi, serta kualitas SDM
dalam menjalankan kegiatan produksi, yang semuanya itu menjadi
suatu faktor pembatas dari suatu proses produksi.
Peninjauan sangat diperlukan untuk mengukur tingkat keefisienan dari
input dan output produksi. Peninjauan ini tidak hanya pada faktor
produksi seperti halnya pada penggunaan bahan baku dan tenaga
kerja saja, namun juga penggunaan tenaga listrik, suku cadang,
sebagai komponen pengganti dari mesin yang mengalami kerusakan.
yang dianggap berperan secara signifikan terhadap output produksi,
perlu juga untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang
permasalahan tersebut diperlukan adanya suatu analisis yang
mengkaji tentang penggunaan faktor-faktor produksi untuk
mengetahui sampai sejauh mana tingkat penggunaan faktor produksi
telah dapat dikatakan efisien.

C. Perumusan Masalah
Dari apa yang telah disebutkan diatas, bahwa pengukuran waktu kerja
efektif karyawan dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan
untuk mentarget jumlah output yang dihasilkan oleh masing-masing
karyawan dalam jangka waktu tertentu. dalam penelitian ini yang
menjadi fokus masalah adalah:
1. Apakah penggunaan waktu produksi di PT Pandatex sudah efisien ?
2. Seberapa besarkah tingkat efisiensi perusahaan ?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas kerja
karyawan?

D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui efektifitas waktu kerja karyawan dalam hal ini
waktu normal, waktu standar, dan juga waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan reparasi per unitnya.
2. Mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi perusahaan yang
sesungguhnya.

E. Manfaat Penelitian
1. seluruh hasil yang diperoleh dari penelitian dapat dijadikan acuan /
pedoman baik bagi karyawan ataupun perusahaan dalam
melakukan kegiatan produksi selanjutnya.
2. Dapat meningkatkan efisiensi faktor-faktor produksi yang
berpengaruh pada hasil produksi yang optimal setelah diambil
kebijaksanaan perusahaan yang lebih baik.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kerja
karyawan.

F. Asumsi-Asumsi
Di asumsikan dalam satu hari karyawan bekerja selama 8 (delapan)
jam atau 480 menit dikurangi waktu setting dan tanpa waktu istirahat
khusus. Waktu istirahat termasuk ke dalam kelonggaran waktu kerja.
Dalam hal ini karyawan dianggap telah memiliki kemampuan/skill yang
cukup baik dalam bekerja atau dengan kata lain memiliki performance
rating diatas rata-rata apabila seluruh kegiatan dapat berjalan dengan
lancar atau sesuai dengan yang diharapkan maka dapat diartikan
bahwa tidak ada gangguan yang berarti seperti kerusakan peralatan,
keterlambatan atau kekurangan persediaan bahan baku, pekerja
dalam keadaan yang tidak fit atau kurang sehat untuk bekerja, dan lain
sebagainya.
G. Studi Pustaka
1. Laporan Penelitian Terdahulu yang Relevan :
1. Purnomo, 1997, Pengaruh Pemangkasan Jalur Kritis Proyek
Overhaul Lokomotif Diesel Hidrolik Seri BB 301 XX terhadap
Kebijaksanaan Pemeliharaan Total di Balai Yasa Yogyakarta
(Laporan Skripsi). Program Studi Teknik Industri, Fakultas
Teknik, Universitas Muhammadiyah Magelang.
Dari hasil analisis data dan pembahasan masalah yang dilakukan
pada penulisan laporan kerja praktik maka dapat diambil
kesimpulan yaitu Pemangkasan umur proyek secara matematis
dapat dilakukan yaitu dengan menekan jalan kritisnya dari 1.022
JO (jumlah orang) menjadi 700 JO dengan demikian terdpat 228
JO yang harus dikerjakan dalam kondisi lembur.
2. Muttakin, 2001, Proyek Minor Pengukuran Waktu Kerja Efektif
Operator mesin Planner unit 01 di PT. Wana Awet Mas Kranggan
Temanggung (Laporan KP). Program Studi Teknik Industri,
Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Magelang,
Dari analisis data dan pembahasan masalah dalam penulisan
laporan kerja praktik penyusun dapat menyimpulkan yaitu Dari
hasil perhitungan berdasarkan alowancenya menunjukkan bahwa
operator mesin planner pada unit 01 sudah bekerja secara efektif,
dalam penggunaan waktu kerja, yaitu sebesar 6,61 jam/hari kerja
dalam 8 jam hari kerja meskipun sebenarnya bila melihat kondisi
operator produktivitasnya masih bisa ditingkatkan agar lebih
optimal dan Tingkat produksi tidak bisa maksimal, karena pabrik
berproduksi hanya berdasarkan instruksi dari pusat.
3. Nugroho, 1990, Manajemen dan Sistem Pemberian Upah Kerja
Karyawan di PT. Lanka Noveltis Mark and Dino’s Ungaran
(Laporan KP). Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik,
Universitas Islam indonesia.
Dari hasil analisis data dan pembahasan masalah yang dilakukan
pada penulisan Laporan Kerja Praktik, maka dapat diambil
kesimpulan yaitu PT. Lanka Noveltis Mark and Dino’s adalah
perusahaan non PMA dan non PMDN yang bergerak di bidang
industri kerajinan (handycraft) dengan melakukan produksi
secara make to order. dan sistem kompensasi atau pengupahan
yang diterapkan di PT. Lanka Noveltis Mark and Dino’s yaitu upah
kerja bulanan dan upah lembur (bila ada jam lembur) dan
tunjangan yang telah memenuhi persyaratan dari pemerintah.
2. Studi Literatur
Setiap proses proses produksi selalu memiliki landasan teknis
yang dalam teori ekonomi disebut sebagai fungsi produksi. Fungsi
produksi menggambarkan hubungan antara tingkat output dan
kombinasi beberapa tingkat penggunaan input-inputnya (Beattie dan
Taylor, 1994).
Menurut soekarwati (1990) efisiensi diartikan sebagai upaya
penggunaan input sekecil-kecilnya untuk mendapatkan produksi
yang sebesar-besarnya, sedangkan pengertian efisiensi menurut
Ensiklopedi Indonesia adalah suatu usaha dibidang produksi untuk
menghindari segala pemborosan bahan baku maupun tenaga kerja
serta gejala-gejala lain yang merugikan atau secara umum dapat
dikatakan sebagai keseluruhan fakta, metode, sikap yang telah
membuktikan dapat menaikkan dan memberikan keuntungan. Ada
dua pengertian efisiensi disini, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi
ekonomi. Efisiensi teknis atau sering disebut efisiensi fisik
menggambarkan perbandingan antara jumlah jumlah output fisik dan
input fisik yang digunakan dalam suatu proses produksi. Akan tetapi
yang lebih menentukan dalam efisiensi perusahaan adalah efisiensi
ekonomi, karena dalam efisiensi teknis belum memperhitungkan nilai
dari input maupin outputnya.
Pengaturan efisiensi kerja meliputi beberapa aspek yang harus di
perbaiki sistemnya. Yaitu:
Teknik dan Tata Cara Kerja.
Pengaturan efisiensi kerja meliputi beberapa aspek yang harus di
perbaiki sistemnya. Yaitu:
a) Teknik tata cara kerja.
Teknik tata cara kerja adalah suatu ilmu yang mempelajari prisip
prinsip dan teknik-teknik untuk mendapatkan suatu rancangan
sistem kerja yang baik. F.W Taylor da F.V Gilberth adalah orang-
orang yang mengawali pengembangan ilmu ini.
Teknik-teknik dan prinsip-prinsip ini digunakan untuk mengatur
komponen-komponen sistem kerja yang terdiri dari manusia
dengan sifat dan kemampuannya, bahan, perlengkapan dan
peralatan kerja, serta lingkungan kerja sehingga diharapkan
dicapai tingkat efisiensi dan produktifitas yang tinggi yang diukur
dengan waktu yang dihasilkan, tenaga yang dipakai serta akibat-
akibat psikologis dan sosiologis yang ditimbulkan.
1. sistem kerja
sistem kerja itu sendiri terdiri dari empat komponen yaitu,
manusia bahan, perlengkapan, dan peralatan serta lingkungan
kerja. Semua komponen harus dipahami guna memperoleh
metode kerja yang sebaik-baiknya.
2. Produktivitas kerja manusia.
Produktivitas kerja manusia biasanya dikaitkan dengan
pengertian efektivitas dan efisiensi kerja sebagai ukuran
produktivitas kerja manusia maka rasio tersebut umumnya
berbentuk output yang dihasilkan oleh efektifitas kerja dibagi
dengan jam kerja yang dikontribusikan sebagai sumber
masukan dengan rupiah atau unit produksi lainnya sebagai
dimensi tolok ukur.
3. ruang lingkup penelitian kerja.
Bila ditinjau dari ruang lingkup penelitian kerja dapat dibagi ke
dalam dua bagian pokok, yakni penelitian metode atau
pengaturan proses kerja dan pelaksanaan pengukuran kerja.
Pada pengaturan proses kerja berisi prinsip-prinsip pengaturan
komponen sistemkerja unutk mendapatkan alternative sistem
kerja yang baik, kemudian diatur sehingga secara sinergis
berada dalam komposisi yang optimal dengan memberikan
efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Ilmu yang perlu dikuasai
untuk melakukan pengaturan terhadap pekerja dapat dipelajari
melalui ilmu ergonomi, studi gerakan kerja (motion study) dan
studi tentang prinsip-prinsip ekonomi gerakan (motion
economy).
4. kondisi lingkungan kerja
Pada waktu proses produksi berlangsung tingkat produktivitas
dari operator atau manusia cukup menentukan akan output
yang dihasilkan, tentu saja hal tersebut tidak lepas dari faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut bisa berasal
dari dalam mauppun luar. Salah satu faktor dari luar adalah
kondisi lingkungan kerja yang diantaranya; temperatur,
kelembapan, sirkulasi udara, kebisingan, getaran mekanis, dan
lain-lain.
b) Pengukuran waktu Kerja
Pada dasarnya teknik-teknik pengukuran waktu kerja dapat
dibagi ke dalam dua bagian yaitu pengukuran kerja secara
langsung dan pengukuran kerja secara tidak langsung.
Pengukuran kerja secara langsung ialah pengukuran yang
dilakukan langsung ditempat di mana pekerjaan yang diukur
dijalankan. Ada dua cara yang dalam pengukuran secara
langsung, yaitu pengukuran waktu kerja dengan menggunakan
jam henti (stop watch time study) dan sampling kerja (work
sampling). Sedangkan untuk pengukuran secara tidak lansugn
dilakukan dengan menghitung waktu kerja tanpa si pengamat
harus di tempat pekerjaan diukur. Salah satu dari pengukuran
secara langsung adalah dikembangkan waktu kerja
dengan metode sampling.
c) Penyesuaian Waktu Dengan Rating Performance Kerja
Barangkali bagian yang paling penting tetapi justru yang paling
sulit di dalam pelaksanaan pengukuran waktu kerja adalah
kegiatan evaluasi kecepatan atau tempo kerja operator pada saat
pengukuran kerja berlangsung. Kecepatan, usaha, tempo ataupun
performance kerja semuanya akan menunjukkan kecepatan kerja
operator pada saaat bekerja. Aktivitas untuk menilai kerja
operator ini dikenal sebagai ”Rating Performance”.
Dengan menggunakan rating ini diharapkan waktu kerja yang
diukur bisa “dinormalkan” kembali. Ketidak normalan dari waktu
kerja ini diakibatkan oleh kerja operator yang kurang wajar yaitu
bekerja dalam tempo atau kecepatan yang tidak sebagaimana
mestinya. Suatu saat dirasakan terlalu cepat dan disaat lain malah
terlalu lambat.
d) Westing House System’s Rating
Westing House Company (1972) juga ikut memperkenalkan
sistem yang dianggap lebih lengkap dibandingkan dengan sistem
yang dilaksanakan oleh Bedaux. Di sini selain kecakapan dan
usaha yang telah dinyatakanoleh bedaux sebagai faktor yang
mempengaruhi performance manusia, maka Westing house
menambahkan lagi dengan kondisi kerja dan konsistensi dari
operator di dalam melakukan kerja. Untuk ini westing house telah
berhasil membuat tabel performance rating yang berisikan nilai-
nilai angka yang berdasarkan tingkatan yang ada untuk masing-
masing faktor tersebut. Untuk menormalkan waktu yang ada
maka hal ini dilakukan dengan cara mengalihkan waktu yang
diperoleh daripengukuran kerja dengan jumlah keempat rating
faktor yang dipilih sesuai dengan performance yang ditunjukkan
oleh operator.
e. Penetapan Waktu Longgar Dan Waktu Baku
Waktu normal untuk suatu elemen operasi kerja adalah semata-
mata menunjukkan bahwa operator yang berkualifikasi baik akan
bekerja menyelesaikan pekerjaan pada kevepatan atau tempo
kerja yang normal. Walaupun demikian pada prakteknya kita
akan melihat bahwa tidaklah mungkin diharapkan operator
tersebut akan mampu bekerja secara terus menerus sepanjang
hari tanpa ada interupsi sama sekali. Di sini kenyataannya
operator akan sering menghentikan kerja dan membutuhkan
waktu khusus untuk keperluan seperti personal needs, istirahat
melepas lelah dan alasan-alasan lain yang di luar kontrolnya.
Waktu longgar yang dibutuhkan dan akan menginterupsi proses
produksi ini bisa di klasifikasikan menjadi personal allowance,
fatique allowance, dan delay allowance. Waktu baku yang akan
menetapkan kelonggaran-kelonggaran yang perlu. Dengan
demikian maka waktu baku adlah sama dengan waktu normal
kerja dengan waktu longgar.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERBEDAAN UPAH RIIL ANTARA TENAGA KERJA YANG TERLATIH DAN TIDAK TERLATIH DI INDONESIA

1.1 Latar Belakang Penelitian
Penyebab dari perubahan pada perbedaan upah antara yang terlatih dan tidak terlatih telah menjadi isu yang penting untuk diperdebatkan dalam beberapa dekade terakhir ini. Sudah banyak penelitian yang telah dilakukan dalam membulatkan isu ini. Khususnya, perdebatan tentang apakah perdagangan internasional dan perubahan teknologi merupakan alasan utama dalam menyebabkan perbedaan upah. Perdagangan internasional dan pertumbuhan produktivitas merupakan dua alasan utama yang diusulkan dari penelitian di negara besar yang merupakan penyebab dari perbedaan upah. Dari penelitian yang dilakukan akhir-akhir ini pendidikan juga merupakan alasan dari adanya perbedaan upah.
Dewasa ini situasi dan kondisi perekonomian semakin kompleks menyebabkan peranan perdagangan internasional menjadi semakin penting bagi perekonomian suatu negara. Kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dan beragam tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh produksi di dalam negeri semata. Hal ini disebabkan karena negara tersebut tidak memiliki sumber daya atau kekurangan faktor produksi atau negara lain lebih efisien dalam memproduksi komoditi tersebut. Selain itu kenaikan kapasitas produksi dari berbagai komoditi membutuhkan pasar yang lebih luas di luar negeri.
Perdagangan internasional memberikan keuntungan dengan membiarkan negara-negara untuk mengekspor barang yang produksinya dibuat relatif lebih besar menggunakan sumber daya yang melimpah secara lokal sementara mengimpor barang yang produksinya dibuat relatif lebih besar, menggunakan sumber daya lokal yang langka. Perdagangan internasional membuat suatu negara akan melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang, dalam upaya untuk mencapai skala efisiensi ekonomi yang lebih besar.

Grafik 1

Sumber : IFS
Berdasarkan grafik di atas kita dapat melilihat bahwa dari tahun 1983 hingga tahun 1997, nilai ekspor dan impor Indonesia cenderung terus mengalami peningkatan, dengan net ekspor yang cukup stabil. Pada tahun 1998 nilai ekspor kita cenderung untuk sedikit menurun tetapi tidak sebesar penurunan nilai impor yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada saat itu yang menyebabkan penurunan daya beli.
Dalam mendorong upaya untuk mencapai skala efisiensi ekonomi yang lebih besar, faktor manusia memegang peranan yang sangat penting. Perhatian terhadap faktor manusia menjadi sentral akhir-akhir ini berkaitan dengan perkembangan dalam ilmu ekonomi pembangunan dan sosiologi. Para ahli dari kedua bidang tersebut umumnya sepakat pada satu hal, yakni modal manusia berperan secara signfikan, banhkan lebih penting daripada faktor teknologi, dalam memacu produktifitas tenaga kerja. Modal manusia tersebut tidak hanya menyangkut kuantitas tetapi jauh lebih penting adalah kualitas.
Ada berbagai aspek yang dapat menjelaskan ukuran yang menentukan kualitas manusia, seperti aspek kesehatan, pendidikan, kebebasan berbicara dan sebagainya. Di antara berbagai aspek ini pendidikan dianggap memiliki peranan paling penting dalam menentukan kualitas manusia. Lewat pendidikan manusia dianggap akan memperoleh pengetahuan, dan dengan pengetahuannya manusia diharapkan dapat membangun keberadaan hidupnya dengan lebih baik.
Menurut Michael P. Todaro, investasi dalam sumber daya manusia dapat menghasilkan kualitas sumber daya manusia tersebut dan dengan demikian menghasilkian efek yang sama terhadap produksi, bahkan lebih besar lagi dengan berkembangnya manusia. Pendidikan formal dan informal, program pendididkan dan pelatihan kerja dapat lebih diefektifkan untuk mencetak tenaga-tenaaga kerja terdidik dan meningkatkan produktivitas kerja.
Peningkatan investasi di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan tidak bisa dihindarkan lagi baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Sebenarnya setiap tahun, pemerintah telah meningkatkan anggaran sektor pendidikan. Akan tetapi, angka dan peningkatan ini masih relatif sangat kecil secara absolut, sehingga masih jauh bila dibandingkan negara-negara lain yang sangat serius dalam pengembangan sumber daya manusia.

Grafik 2

Sumber : ADB
Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa pemerintah sangat serius dalam meningkatkan kualitas SDM melalui sektor pendidikan. Hal ini dicerminkan oleh peningkatan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya sejak tahun 1985, dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 1996. Pada tahun 2000 pemerinth sedikit menurunkan pengeluarannya pada sektor ini tetapi kembali meningkatkannya pada tahun-tahun berikutnya.
Dalam rangka mengupayakan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan untuk mencapai skala efisiensi ekonomi yang lebih besar, pendidikan bukan hanya membantu pertumbuhan ekonomi, tapi secara khusus untuk meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri sebagai faktor produksi. Pendidikan yang lebih tinggi cenderung akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding yang pendidikannya lebih rendah.

Tabel 1
Rata-rata Upah Selama Sebulan Menurut Lapangan Pekerjaan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tingkat Sekolah Rata-rata Upah Per bulan (dalam Rp.)
2001 2002 2003
Tdk/blm Pernah Sekolah 209.238 236.795 256.204
Tdk/blm tamat SD 280.625 313.399 327.762
SD 342.298 386.954 428.981
SMP (Umum) 451.894* 513.261 566.637
SMP (Kejuruan) 584.064 656.315
SMA 658.758 750.25 844.411
SMK 676.088 779.343 874.63
Diploma I/II 967.255** 1.017.829 1.119.458
Diploma III 1.133.460 1.268.448
Universitas 1.201.089 1.306.636 1.442.389
Ket : *Data yang tersedia SMP saja
**Data yang tersedia penggabungan antara DI, DII dan DIII
Sumber : BPS
Berdasarkan tabel di atas kita dapat melihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi juga upah yang didapatkan. Hal ini dapat mencerminkan bahwa seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenedrung memiliki keterampilan yang lebih tinggi sehingga upah yang ia dapatkan juga cenderung lebih tinggi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk menyajikan skripsi dengan judul:
“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERBEDAAN UPAH RIIL ANTARA TENAGA KERJA YANG TERLATIH DAN TIDAK TERLATIH DI INDONESIA PERIODE 1983-2003”

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan beberapa gambaran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pembahasan penelitian ini akan dibatasi beberapa pokok permasalahan, yaitu :
1. Bagaimana perkembangan perbedaan upah riil antara tenaga kerja yang terlatih dan tidak terlatih di Indonesia pada tahun 1983-2003?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan upah riil antara tenaga kerja yang terlatih dan tidak terlatih di Indonesia?
3. Bagaimana hubungan jangka pendek dan jangka panjang dari variabel-variabel penentu dalam mempengaruhi perbedaan upah riil antara tenaga kerja yang terlatih dan tidak terlatih di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan sebelumnya, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah :
1. Mengetahui perkembangan perbedaan upah riil antara tenaga kerja yang terlatih dan tidak terlatih di Indonesia pada tahun 1983-2003.
2. Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan upah riil antara tenaga kerja yang terlatih dan tidak terlatih di Indonesia.
3. Mengetahui hubungan jangka pendek dan jangka panjang dari variabel-variabel penentu dalam mempengaruhi perbedaan upah riil antara tenaga kerja yang terlatih dan tidak terlatih di Indonesia.

1.4 Kerangka Pemikiran
Mahzab merkantilis, yaitu ahli-ahli ekonomi pada abad ke-16 dan ke-17 berpendapat bahwa ekspor dan impor merupakan sebuah kekeayaan yang ada pada suatu negara. Menurut mereka, kemakmuran yang lebih tinggi akan dicapai apabila suatu negara akan melakukan perdagangan internasional.
Bagaimana perdagangan internasional dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, dapat diilustrasikan melalui sebuah contoh pada Tabel 2, dimana diasumsikan dua negara yaitu X dan Y, dua komoditi yaitu kain dan kentang, serta dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan tanah. Dari tabel berikut ini dapat dilihat bagaimana rantai pengaruh perdagangan internasional terhadap upah.

Tabel 2
Ilustrasi Bagaimana Perdagangan Internasional Mempengaruhi
Distribusi Pendapatan
Negara X Negara Y
Harga (P) Awal • P kain murah
• P kentang mahal • P kain mahal
• P kentang murah
X dan Y melakukan perdagangan luar negeri • X mengekspor kain
• X mengimpor kentang • Y mengimpor kain
• Y mengekspor kentang
Tanggapan Produksi terhadap harga • Produksi kain bertambah
• Produksi kentang dikurangi • Produksi kain dikurangi
• Produksi kentang bertambah
Permintaan terhadap faktor produksi berubah • Sektor yang memproduksi kain meminta tambahan tenaga kerja
• Sektor yang memproduksi kentang mengurangi penggunaan tanah • Sektor yang memproduksi kain mengurangi penggunaan tenaga kerja
• Sektor yang memproduksi kentang meningkatkan penggunaan tanah
Tanggapan harga faktor produksi Tingkat upah pada sektor yang memproduksi kain meningkat dan harga sewa tanah menurun Tingkat upah yang memproduksi kain turun dan harga sewa tanah meningkat
Sumber: Lindert, Peter H., Ekonomi Internasional, Edisi kesembilan, Bumi Aksara, 1999

1.4.1 Teori David Ricardo
Peranan ekspor bagi pembangunan telah menjadi perhatian besar sejak mahzab klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, dan J.S. Mill. David Ricardo mengemukakan bahwa keuntungan yang dapat diperoleh dari peredagangan internasional adalah melalui spesialisasi. David Ricardo dalam modelnya memfokuskan pada produktifitas tenaga kerja, mengemukakan bahwa perbedaan produktivitas menyebabkan suatu negara melakukan perdagangan.
Selain produktivitas pola perdagangan juga bergantung pada rasio tingkat upah antara suatu negara dengan negara lainnya. Jika besarnya rasio diketahui maka dapat ditentukan barang apa yang diproduksi masing-masing negara.

1.4.2 Teori Heckscher-Ohlin
Teori perdagangan Heckscher-Ohlin merupakan pengembangan teori klasik. Teori ini menekankan bahwa perdagangan internasional ditentukan terutama oleh adanya perbedaan relative dalam faktor endownment (faktor pemberian alam) dan harga-harga produksi antar negara. sebagai determinan perdagangan yang paling penting (denagn asumsi selera teknologi sama).
Perdagangan internasional menghasilkan penyamaan harga relatif. Selanjutnya harga-harga relatif mempunyai dampak yang kuat terhadap pendapatan relative dari tenaga kerja dan pemilik tanah. Seperti pada Tabel 2, misalnya peningkatan permintaan kain mendorong kenaikan harga kain menyebabkan peningkatan daya beli tenaga kerja diukur dengan kedua barang, sementara penurunan daya beli pemilik tanah diukur dengan kedua barang. Kebalikannnya terjadi jika harga makanan meningkat. Dengan demikian perdagangan internasional memiliki dampak yang kuat terhadap distribusi pendapatan.

1.4.3 Pendidikan dan Upah
Setiap perusahaan memiliki tiga aset penting, yaitu fisik, keuangan, dan manusia. Aset yang paling penting diantara ketiga aset tersebut adalah manusia. Manusialah yang akan mengelola kedua aset lainnya agar dapat memajukan perusahaan. Modal manusia merujuk pada stok pengetahuan dan keterampilan berproduksi seseorang. Pendidikan adalah salah satu cara dimana individu meningkatkan modal manusianya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang , diharapkan investasi manusianya semakin tinggi. Modal manusia memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi, maka implikasinya pendidikan juga memiliki hubungan positif dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Michael P. Todaro mangatakan bahwa manusia yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung akan memilki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding yang pendidikannya lebih rendah. Semakin berpendidikan seseorang maka dia akan memiliki kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih baik. Di Indonesia, layaknya di negara berkembang lainnya, pendidikan dianggap orang tua sebagai sarana penghubung untuk meningkatkan kesejahteraan. Tingkat pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pendapatan seumur hidup.
Sama seperti berinvestasi di suatu bidang usaha, investasi juga dapat dilakukan di bidang sumber daya manusia. Teori sumber daya manusia memasukkan pendidikan formal sebagai suatu investasi dalam bidang sumber daya manusia. Teori ini menyatakan bahwa melalui pendidikan seseorang dapat meningkatkan penghasilannya dengan meningkatnya kualitas orang tersebut.
Asumsi dasar teori sumber daya manusia adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Teori ini menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena penduduk berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini yakin bahwa pertumbuhan suatu masyarakat harus dimulai dari produktivitas individu, jika setiap individu prodiktif, dia akan memiliki pengahisalan lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi masyarakatnya dapat ditunjang.
Pembentukan sumber daya manusia adalah proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang memilki keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan pilitik suatu negara. Pendidikan tidak hanya merupakan suatu bentuk konsumsi semata, tetapi juga merupakan investasi. Hal ini disebabkan karena dengan pendidikan yang diterimanya, seseorang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerjanya, sehingga pendapatan yang diterimanya meningkat.

1.5 Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (library research) dengan data sekunder. Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan gambaran teoritis mengenai perdagangan internasional, produktivitas, pendidikan dan upah. Studi kepustakaan ini bersumber dari buku-buku teks, jurnal, serta penelitian dan tulisan-tulisan yang berhubungan.

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian Skripsi ini dibatasi dengan menganalisa data tahunan dengan rentang waktu 1983-2003. Alasan mengapa memilih periode tersebut karena dalam rentang waktu tersebut mudah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data
Semua data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sekunder. Sumber data yang diperlukan penelitian ini diperoleh dari:
o Biro Pusat Statistik, Laporan tahunan/triwulanan BI, International Financial Statistics (IFS), dan lain-lain.
Disamping data statistik ini, referensi studi kepustakaan diperoleh melalui :
o Jurnal, Perpustakaan FE UNPAD, Perpustakaan Pusat UNPAD, Perpustakaan UNPAR, Perpustakaan BI Bandung, dan Perpustakaan UI.

1.5.3 Metode Analisis
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik kualitatif dan kuantitatif, yang akan dijelaskan sebagai berikut :
1. Kualitatif (grafis) dilakukan dengan menggunakan beberapa instrumen analisis seperti tabel dan grafik yang dapat mencerminkan uraian analisis penelitian secara teratur dan saling mendukung.
2. Kuantitatif, dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika untuk mencerminkan hasil dari pembahasan yang dinyatakan dalam angka.
Model yang digunakan dalam analisis ini adalah model jangka pendek dan jangka panjang, dengan pendekatan Kointegrasi dan model dinamis dari variabel-variabel yang mempengaruhi dengan pendekatan Error Correction Model (ECM).

1.5.4 Model Ekonometrik
Dalam skripsi ini model yang akan digunakan adalah model yang dikembangkan oleh Hsiao-chuan Chang. Adapun model tersebut sebagai berikut :
LnWs/Wu = ?o + ?1LnEDUN + ?2LnTFP + ?3LnNETX + ?t
Dimana :
Ws/Wu = Rasio upah tenaga kerja terlatih terhadap yang tidak terlatih
EDUN = Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan sebagai persentase dari total
pengeluaran
TFP = Pertumbuhan produktivitas atau output
NETX = Net ekspor sebagai persentase dari GDP
?o = Nilai autonomus rasio upah tenaga kerja terlatih thd yang tidak terlatih
?1,?2,?3 = Koefisien regresi
?t = Error term

1.5.5 Spesifikasi Data
o Rasio Upah Tenaga Kerja Terlatih Terhadap yang Tidak Terlatih (Ws/Wu )
Untuk membedakan antara tenaga kerja yang terlatih dengan yang tidak terlatih, diasumsikan bahwa tenaga kerja yang terlatih minimal telah menyelesaikan sekolah menengah atas (SMA atau sederajat) . Variabel ini adalah hasil dari upah riil rata-rata per bulan tenaga kerja terlatih dibagi tenaga kerja tidak terlatih. Data upah riil diperoleh dari BPS.
o Penegeluaran Pemerintah untuk Pendidikan sebagai persentase dari total Pengeluaran (EDUN)
Penegeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah pembiayaan pemerintah untuk pendidikan selama satu tahun selama periode 1983-2003. Persentase pengeluaran pendidikan diperoleh dengan pengolahan data, yaitu membagi jumlah pengeluaran pemerintah untuk pendidikan pada setiap tahunnya dibagi total pengeluaran pemerintah pada tahun yang sama.Data diperoleh dari ADB.
o Pertumbuhan Produktivitas/Output (TFP)
Variabel ini adalah pertumbuhan output dari sektor pertanian, industri dan jasa yang dihitung secara keseluruhan. Pertumbuhan output ini dapat dihitung dengan membagi output tahun sekarang dibagi dengan output tahun sebelumnya. Data ini diperoleh dari ADB.
o Net ekspor (NETX)
Net ekspor dihitung dengan cara mengurangi nilai ekspor f.o.b dengan impor c.i.f., ekspor dan impor tidak dihitung dalam volume. Net ekspor ini adalah persentase dari GDP. Data tersebut diperoleh dari IFS yang diterbitkan oleh IMF.
1.5.6 Pengujian Statistik
1.5.6.1 Root Test
Uji ini merupakan suatu uji untuk mengamati apakah koefisien tertentu dari model autoregresif yang ditaksir mempunyai nilai 1 atau tidak. Pengujian ini ditujukan untuk mengetahui adanya anggapan stasionaritas pada persamaan yang sedang diestimasi. Untuk mengetahui adanya unit root dilakukan pengujian Dickey-Fuller (DF – Test), antara lain ;
Y¬¬¬¬t = ?Yt – 1 + Ut
Kesimpulan hipotesis DF-test :
Ho : ? = 0 (Terdapat unit roots, variabel Y tidak stasioner)
H1 : ? ? 0 (Tidak terdapat unit roots, variabel Y stasioner)
Kesimpulan hasil uji root test diperoleh dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel pada tabel Dickey-Fuller.
1.5.6.2 Uji Kointegrasi
Uji ini dikembangkan berdasarkan adanya persepsi model data yang tidak stasioner, apabila data tidak stasioner masih terjadi kointegrasi jangka panjang bila kombinasinya juga linear sejalan dengan berjalannya waktu. Tujuan pokok dari uji ini adalah untuk melihat hubungan keterkaitan jangka panjang antara tiap variabel yang diuji.
Langkah pertama, estimasi tiap parameter dari persamaan regresi dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS), misalnya :
Yt = ?0 + ?1Xt1 + ?2Xt2 + Ut

Langkah kedua, uji stasioner terhadap nilai residual dari hasil estimasi diatas lalu estimasi kembali.
Ut = Ut-1 + ?t
?Ût = ?0Ut-1 + ?1Ut-2
Setelah t-hitung diperoleh, maka hasilnya dibandingkan dengan t-tabel (uji-t). Jika nilai t hitung lebih besar dari t-tabel maka variabel bersifat stasioner.
Langkah terakhir yang dilakukan dalam uji ini adalah melakukan regresi, proses ini dilakukan untuk melihat signifikansi hubungan antara variabel pada tingkat kepercayaan tertentu.
Hipotesis ini didasarkan oleh hasil regresi pada error term berikut ini :
Ut = ?Ut-1 + ?t
Kesimpulan hipotesis uji kointegrasi :
Ho : ? = 0 (Variabel-variabel tidak terkointegrasi)
H1 : ? ? 0 (Variabel-variabel terkointegrasi)
1.5.6.3 Uji Koefisien Determinasi
Uji ini digunakan untuk mengukur kedekatan hubungan dari model yang dipakai. Koefisien determinasi (R2) yaitu angka yang menunjukan besarnya kemampuan varians atau penyebaran dari variabel-variabel bebas yang menerangkan variabel tidak bebas atau angka yang menunjukan seberapa besar variabel tidak bebas dipengaruhi oleh variabel-variabel bebasnya.
Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara 0 hingga 1 (0 t-Stat > t- Tabel
Satu arah (kiri) ? ? 0 ? < t-Stat < t- Tabel
Dua Arah ? = 0 ? ? -t-Stat < t- Tabel< t-Stat
1.5.6.5 Uji F- Statistik
Pengujian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh dari semua variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel tidak bebasnya.
Hipotesa yang digunakan adalah :
Ho : semua variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap
variabel tidak bebasnya.
H1 : semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel
tidak bebasnya
Hasil pengujian akan menunjukan :
- Apabila nilai F-hitung > F- tabel, maka Ho ditolak ; artinya setiap variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tidak bebasnya.
- Apabila nilai F-hitung <>

1.5.7. Pengujian Masalah dalam Regresi Linear
1.5.7.1 Masalah Multikolinier
Multikolinear menunjukan gejala adanya hubungan linear atau hubungan yang pasti diantara eksplanatory variabel (variabel penjelas) dalam model regresi. Gejala ditunjukan oleh beberapa faktor, namun yang paling mendukung penjelasan adanya multikolinier dalam model yaitu apabila nilai R2 dari hasil regresi sangat tinggi namun sebagian besar explanatory variabel tidak menjelaskan hubungan yang signifikan terhadap variabel yang dijelaskan, melalui perbandingan antara nilai t-stat dan F-stat dengan t-tabel dan F-tabel.

1.5.7.2 Masalah Serial Korelasi
Masalah korelasi dalam model menunjukan adanya hubungan korelasi antara variabel gangguan (error term) dalam suatu model yang terjadi karena beberapa faktor :
1. Inersia, data observasi dimulai dari situasi kelesuan ekonomi sehingga data time series selanjutnya dipengaruhi oleh data sebelumnya walaupun perekonomian sudah membaik.
2. mengeluarkan atau tidak memasukan variabel bebas tertentu yang sebenarnya turut mempengaruhi variabel tidak bebasnya menurut teori ekonomi, walaupun hasil perhitungan kuantitas tidak mendukungnya.
3. Bentuk model yang tidak tepat.
4. Penentuan data secara sistematis tidak tersedia untuk periode yang diharapkan. Uji yang dilakukan untuk mendeteksi gejala ini adalah uji Durbin-Watson dan Run-test.

Uji Durbin Watson
Ketentuan yang berlaku untuk melihat apakah suatu model mempunyai masalah korelasi berdasarkan pada bagan daerah kritis dibawah ini :

Dengan ketentuan :
dL = batas kritis bawah
dU = batas kritis atas
4- dU = batas kritis atas (dilihat dari batas maksimum)
4 – dL = batas kritis bawah (dilihat dari batas minimum)

Ketentuan penilaian batas kritis yang menjelaskan ada atau tidak masalah serial korelasi dalam model adalah sebagai berikut :

Kriteria nilai kritis Kesimpulan
0 < d < Dl Ho ditolak (autokorelasi positif)
dL ? d ? dU Autokorelasi tidak jelas
4 – dL < d < 4 Ho ditolak (autokorelasi negatif)
4 – dU ? d ? 4 – dL Autokorelasi tidak jelas
dU <>

Run-Test

Uji ini dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya masalah serial korelasi dalam model, dengan melakukan perhitungan terhadap pergerakan (positif atau negarif) residual yang diperoleh dari selisih antara nilai aktual dari variabel dependent terhadap nilai estimasinya.
Setelah diperoleh data residual, maka ditentukan jumlah nilai residual yang positif (n1), nilai residual negatif (n2), jumlah runs atau perubahan nilai positif dan negatif residual (k) dan jumlah observasinya (n). Lalu ditentukan pula nilai rata-rata runs ? (k) dan variansnya (?k) melalui rumus :

Penentuan ada atau tidaknya korelasi dalam model, ditentukan melalui batasan rentang :

? (k) – t-tabel ( n,-1; ?) ?k ? k ? ? (k) + t-tabel ( n,-1; ?) ?k

Pada tingkat kepercayaan tertentu akan dilihat apakah (k) berada dalam rentang batas interval tersebut diatas yang menunjukan bahwa model tidak mengandung masalah serial korelasi, atau sebaliknya yang menunjukan bahwa model mengandung masalah serial korelasi.
Perlu dicatat bahwa apabila model mengandung masalah serial korelasi, maka model harus diperbaiki melalui perbaikan regresi, karena apabila terjadi korelasi diantara anggota series dari observasi maka asumsi classical linear regresion tidak terpenuhi. Keseluruhan teknis perhitungan diatas dilakukan dengan menggunakan software Eviews (Eviews 3.0).

• click link
• 215 clicks

Untuk dapat mendownload atau merequest file lengkap yang dilampirkan pada setiap judul, anda harus menjadi special member, klik Register untuk menjadi free member di Indoskripsi.

Semua Member Special dapat merequest file content lengkap yang ada di website ini.
NB: Ada kemungkinan beberapa skripsi belum ada filenya, karena dikirim oleh member biasa dan masih menunggu konfirmasi dari member yang bersangkutan.