Atom Feed (xml)
Pengen Punya Flash Disk Online
MEDAN) - 76 Dosen Universitas Negeri Medan (Unimed) dalam kurun waktu satu tahun mampu menunjukkan kemampuannya untuk memberikan kuliah di jaringan global.
"Padahal untuk 100 dosen butuh waktu tiga tahun dinyatakan mampu memberikan kuliah di jaringan global. Ternyata di Unimed dalam waktu satu tahun 76 dosennya telah mampu memberikan kuliah di jaringan global," kata Rektor Unimed Drs Syawal Gultom, MPd pada penandatangan MoU (nota kesepahaman) Unimed-Accer di gedung Biro Rektor Unimed, Selasa (6/5).
Hal ini, lanjut Gultom, menunjukkan percepatan Unimed menjadi kampus digital atau cybercampus sudah tak terelakan lagi. Hal ini terkait dengan daya saing lulusan dari Unimed.
Gultom menjelaskan dirinya sempat pesimis 19 ribu mahasiswa Unimed apakah mampu memiliki laptop, alat teknologi yang saat ini menjadi kebutuhan penting mahasiswa untuk mengakses data maupun materi pelajaran. Namun kekhawatiran itu sirna setelah kita melihat kemampuan mahasiswa ternyata dari 19 ribu mahasiswa Unimed, 2000 mahasiswa di antaranya telah mampu memiliki dan menggunkan laptop.
"Kita optimis target di tahun 2009 mahasiswa Unimed yang memiliki laptop 1:5 dari yang sekarang ini masih 1:10," tegas Gultom yang menerangkan untuk Fakultas Matematika dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam masing-masing mahasiswanya telah memiliki laptop dengan perbandingan 1:1. Diharapkan seluruh program studi di Unimed akan menuju perbandingan 1:1, artinya satu mahasiswa memiliki satu laptop.
Sementara itu, Jason Lim, Presiden Direktur PT Acer Indonesia, mengatakan pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, salah satu yang utama adalah akses mudah terhadap pelajaran dimanapun dan kapanpun.
Metode pendidikan berbasis e-learning merupakan solusi yan tepat bagi mahasiswa agar dapat mengikuti cara belajar mereka sendiri, tanpa dibatasi jadwal kuliah atau ruang kelas.
Rainbow Saragih, Deputi GM Commercial Division didampingi Direktur PT Logika kreasi UtamaAlfin Setio dan Irzan Rinaldi dari Depertemen Marketing Communication mengatakan, dari kerjasama ini Acer akan menyediakan sarana dan prasarana informasi dan teknologi informasi yang mendukung dunia pendidikan bagi dosen, staf dan karyawan Unimed dan mahasiswa di kampus Unimed.
Ke depan, lanjutnya, seluruh mahasiswa, staf dan dosen Unimed dapat mengikuti teknologi informasi masyarakat kampus. Selain itu kerjasama ini juga melingkupi pengadaan kuliah tamu, dukungan dari Acer dalam pengembangan pendidikan berbasis e-learning di Unimed serta bentuk inisiatif lainnya di masa mendatang. (m29)
15 Juli, 2009
19 Mei, 2009
3 Nelayan Lenyap di Laut Pasia
3 Nelayan Lenyap di Laut Pasia
PADANG – Tiga nelayan dilaporkan hilang di Laut Pasia Nan Tigo Padang, Kamis (14/09/2009). Para korban teridentifikasi, Al (35), Buyung (35), dan Dol (25), ketiganya warga setempat. Laporan tersebut disampaikan oleh Topo ke Kantor SAR Padang. Menindaklanjuti laporan tersebut, team rescue dengan 8 personel diberangkatkan ke lokasi kejadian untuk penyisiran. ((rka/rki/ab)
PADANG – Tiga nelayan dilaporkan hilang di Laut Pasia Nan Tigo Padang, Kamis (14/09/2009). Para korban teridentifikasi, Al (35), Buyung (35), dan Dol (25), ketiganya warga setempat. Laporan tersebut disampaikan oleh Topo ke Kantor SAR Padang. Menindaklanjuti laporan tersebut, team rescue dengan 8 personel diberangkatkan ke lokasi kejadian untuk penyisiran. ((rka/rki/ab)
Penumpang Kapal Terjun ke Laut
Penumpang Kapal Terjun ke Laut
DENPASAR – Seorang penumpang KMP Satria Pratama nekat menceburkan diri ke laut, Kamis (14/05/2009) sekitar pukul 09.05. Dialah Wilhelmos Santong (29) warga Manggarai Flores Nusa Tenggara Timur.
Saat kejadian, kapal dalam perjalanan dari Padangbay – Lembar. Posisinya di 08.40.117 S – 115.43.588 E.
Kejadian itu langsung dilaporkan oleh nahkoda kapal ke Kantor SAR Denpasar. Dibantu potensi SAR yang ada, tim SAR berusaha melakukan penyisiran. Namun, hingga menjelang malam, pencarian belum membuahkan hasil. (rka/rki/ab)
DENPASAR – Seorang penumpang KMP Satria Pratama nekat menceburkan diri ke laut, Kamis (14/05/2009) sekitar pukul 09.05. Dialah Wilhelmos Santong (29) warga Manggarai Flores Nusa Tenggara Timur.
Saat kejadian, kapal dalam perjalanan dari Padangbay – Lembar. Posisinya di 08.40.117 S – 115.43.588 E.
Kejadian itu langsung dilaporkan oleh nahkoda kapal ke Kantor SAR Denpasar. Dibantu potensi SAR yang ada, tim SAR berusaha melakukan penyisiran. Namun, hingga menjelang malam, pencarian belum membuahkan hasil. (rka/rki/ab)
Depkes: Korban Tewas 93 Orang
Jakarta - Jumlah korban tewas akibat jatuhnya pesawat Hercules TNI AU di Magetan, Jawa Timur, terus bertambah. Korban tewas kini telah mencapai 93 orang.
"Data pukul 12.00 WIB, korban meninggal 93 termasuk warga setempat. (Korban) Luka yang masih di rawat 15 dan masih banyak lagi yang dievakuasi," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Depkes Rustam Pakaya melalui pesan singkatnya kepada detikcom, Rabu (20/5/2009).
Sebelumnya diketahui jenazah korban ditampung di bagian belakang RS Lanud Iswahyudi Madiun, Jawa Timur. Tim medis juga masih melakukan identifikasi terhadap jenazah.
Jumlah korban tewas kemungkinan masih bisa bertambah. Hingga saat ini evakuasi terhadap para korban di dalam pesawat masih terus dilakukan.
"Data pukul 12.00 WIB, korban meninggal 93 termasuk warga setempat. (Korban) Luka yang masih di rawat 15 dan masih banyak lagi yang dievakuasi," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Depkes Rustam Pakaya melalui pesan singkatnya kepada detikcom, Rabu (20/5/2009).
Sebelumnya diketahui jenazah korban ditampung di bagian belakang RS Lanud Iswahyudi Madiun, Jawa Timur. Tim medis juga masih melakukan identifikasi terhadap jenazah.
Jumlah korban tewas kemungkinan masih bisa bertambah. Hingga saat ini evakuasi terhadap para korban di dalam pesawat masih terus dilakukan.
16 Mei, 2009
Facebook semakin berbahaya
Facebook tak selamanya aman. Laporan terbaru menyebutkan situs jejaring sosial itu berubah menjadi situs penyebar kebencian sosial. Facebook telah dipenuhi kelompok yang mempromosikan kekerasan rasial, homoseksual dan terorisme.
Laporan terbaru Simon Wiesenthal Center yang dirilis kemarin menunjukkan jumlah kelompok bermasalah di situs jejaring sosial semacam Facebook, MySpace maupun YouTube naik 25%. Penelitian itu juga menyebut kelompok penyebar kebencian dan militan juga menggunakan Facebook untuk merekrut anggota baru.
Simon Wiesenthal Center menyebut terdapat lebih dari 10.000 situs, kelompok di jejaring sosial, portal, blog, ruang chat, video dan game di internet yang bermasalah. Kelompok ini mempromosikan kekerasan rasial, homoseksual dan terorisme.
Laporan itu mengambil contoh terorisme digital misalnya saja yang dilakukan oleh kelompok "Gay Mati Saja" dari Kroasia. Selain itu di You Tube juga dijadikan sarana penyebaran kebencian dengan menampilkan video pembakaran Al Quran.
Sementara kelompok militan semacam Hezbollah, Taliban, al Qaeda, FARC Colombia juga menggunakan situs jejaring sosial untuk merekrut anggota baru. Lembaga itu telah memonitor internet lebih dari satu dekade.
Dalam beberapa tahun terakhir kelompok penyebar kebencian telah naik drastis. Simon Wiesenthal Center menyebut Facebook sering kali menghapus kelompok yang melanggara aturannya. "Namun dengan user lebih dari 200 juta, akan sulit menghapus semua ekstrimis online yang ada," kata lembaga itu.
Abraham Cooper dari lembaga itu mengatakan, situs YouTube juga telah melakukan hal yang sama. Konten rasis di YouTube sudah sering dihapus. Namun user bisa dengan mudah membuat profil, channel atau mengirim materi baru.
Kelompok ekstrimis juga membuat situs jaringan sosial sendiri. Salah satunya adalah "New Saxon," yang digambarkan sebagai "situs jejaring sosial khusus untuk keturunan Eropa". Situs ini dibuat oleh kelompok Neo-Nazi Amerika yang disebut National Socialist Movement.
Kelompok lain bukan membuka situs, tapi menjalankan game online yang dibuat oleh organisasi Iran disebut "Operasi spesial 85". Game lain "patroli perbatasan" menugaskan pemainnya untuk menembak warga Meksiko termasuk anak-anak dan wanita jika ingin menobos masuk AS.
Yang membahayakan dari game seperti ini dianggap hal yang lumrah. Generasi muda menilai game rasis seperti itu dianggap hal biasa. Game seperti itu juga dianggap sebagai lelucon biasa dan tak perlu dianggap serius. "Orang melihat hal itu seperti lelucon, sampai hal buruk terjadi," ingat lembaga itu.
(wol01/inilah)
Laporan terbaru Simon Wiesenthal Center yang dirilis kemarin menunjukkan jumlah kelompok bermasalah di situs jejaring sosial semacam Facebook, MySpace maupun YouTube naik 25%. Penelitian itu juga menyebut kelompok penyebar kebencian dan militan juga menggunakan Facebook untuk merekrut anggota baru.
Simon Wiesenthal Center menyebut terdapat lebih dari 10.000 situs, kelompok di jejaring sosial, portal, blog, ruang chat, video dan game di internet yang bermasalah. Kelompok ini mempromosikan kekerasan rasial, homoseksual dan terorisme.
Laporan itu mengambil contoh terorisme digital misalnya saja yang dilakukan oleh kelompok "Gay Mati Saja" dari Kroasia. Selain itu di You Tube juga dijadikan sarana penyebaran kebencian dengan menampilkan video pembakaran Al Quran.
Sementara kelompok militan semacam Hezbollah, Taliban, al Qaeda, FARC Colombia juga menggunakan situs jejaring sosial untuk merekrut anggota baru. Lembaga itu telah memonitor internet lebih dari satu dekade.
Dalam beberapa tahun terakhir kelompok penyebar kebencian telah naik drastis. Simon Wiesenthal Center menyebut Facebook sering kali menghapus kelompok yang melanggara aturannya. "Namun dengan user lebih dari 200 juta, akan sulit menghapus semua ekstrimis online yang ada," kata lembaga itu.
Abraham Cooper dari lembaga itu mengatakan, situs YouTube juga telah melakukan hal yang sama. Konten rasis di YouTube sudah sering dihapus. Namun user bisa dengan mudah membuat profil, channel atau mengirim materi baru.
Kelompok ekstrimis juga membuat situs jaringan sosial sendiri. Salah satunya adalah "New Saxon," yang digambarkan sebagai "situs jejaring sosial khusus untuk keturunan Eropa". Situs ini dibuat oleh kelompok Neo-Nazi Amerika yang disebut National Socialist Movement.
Kelompok lain bukan membuka situs, tapi menjalankan game online yang dibuat oleh organisasi Iran disebut "Operasi spesial 85". Game lain "patroli perbatasan" menugaskan pemainnya untuk menembak warga Meksiko termasuk anak-anak dan wanita jika ingin menobos masuk AS.
Yang membahayakan dari game seperti ini dianggap hal yang lumrah. Generasi muda menilai game rasis seperti itu dianggap hal biasa. Game seperti itu juga dianggap sebagai lelucon biasa dan tak perlu dianggap serius. "Orang melihat hal itu seperti lelucon, sampai hal buruk terjadi," ingat lembaga itu.
(wol01/inilah)
PKS: SBY semena-mena
MEDAN - Publik menganggap tindakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menyampaikan rasa ketidakpuasannya terhadap SBY dengan cara keras dan dilontarkan ke media massa dengan bahasa yang gamblang, adalah tindakan arogansi.
Namun kearogansian tersebut ditepis oleh ketua MPP PKS Sumut, Sigit Pramono.
"PKS arogan merupakan sebuah pandangan yang keliru. Kecewa, itu lebih tepatnya untuk menggambarkan perasaan kami saat ini. Siapa yang bakal menjadi cawapres itu mutlak keputusan SBY, namun kami hanya menginginkan komunikasi politik," kata Sigit kepada Waspada Online di Medan, tadi pagi.
Sigit menjelaskan bukan hanya PKS yang merasa diperlakukan secara semena-mena oleh SBY. Tetapi Partai Amanah Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta partai pendukung SBY lainnya, juga merasakan hal yang sama.
"Sekali lagi kami tegaskan, kami hanya menginginkan komunikasi, berembuk untuk menghasilkan suatu keputusan. Jangan nantinya hal seperti ini menjadi sebuah kebiasaan, sebab koalisi yang akan dibentuk nantinya memiliki rentang waktu lima tahun, bukan waktu yang singkat," ujar Sigit.
Kami menilai, lanjutnya, ada unsur ketidakpercayaan SBY terhadap partai pendukungnya. Dalam situasi ini, nantinya, Partai Demokrat beserta SBY harus bersiap-siap untuk jalan sendiri. "Komunikasi itu harus ada, jangan ujuk-ujuk Boediono," tegasnya.
Namun kearogansian tersebut ditepis oleh ketua MPP PKS Sumut, Sigit Pramono.
"PKS arogan merupakan sebuah pandangan yang keliru. Kecewa, itu lebih tepatnya untuk menggambarkan perasaan kami saat ini. Siapa yang bakal menjadi cawapres itu mutlak keputusan SBY, namun kami hanya menginginkan komunikasi politik," kata Sigit kepada Waspada Online di Medan, tadi pagi.
Sigit menjelaskan bukan hanya PKS yang merasa diperlakukan secara semena-mena oleh SBY. Tetapi Partai Amanah Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta partai pendukung SBY lainnya, juga merasakan hal yang sama.
"Sekali lagi kami tegaskan, kami hanya menginginkan komunikasi, berembuk untuk menghasilkan suatu keputusan. Jangan nantinya hal seperti ini menjadi sebuah kebiasaan, sebab koalisi yang akan dibentuk nantinya memiliki rentang waktu lima tahun, bukan waktu yang singkat," ujar Sigit.
Kami menilai, lanjutnya, ada unsur ketidakpercayaan SBY terhadap partai pendukungnya. Dalam situasi ini, nantinya, Partai Demokrat beserta SBY harus bersiap-siap untuk jalan sendiri. "Komunikasi itu harus ada, jangan ujuk-ujuk Boediono," tegasnya.
Para ketua partai politik Nisel protes KPU Sumut
MEDAN - Berbagai kekisruhan yang terjadi selama proses rekapitulasi ulang suara dari daerah pemilihan 1 dan 2 Nias Selatan membuat beberapa ketua partai politik setempat memprotes hasil yang telah dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, tadi sore.
Ketika ditemui Waspada Online, Arisron Manau, salah seorang ketua dari Partai Hanura, mengatakan, jumlah kertas suara yang dikirim ke dapil 1 Nisel tidak sesuai dengan jumlah kertas suara yang dibawa KPU Sumut ke Medan .
"Seharusnya kertas suara yang dihitung berjumlah 78.475. Sementara usai perhitungan suara dapil 1, kertas suara yang tercatat hanya sejumlah 54.300 kertas suara. Itu berarti ada sekitar 20.000 lebih kertas suara yang belum dibawa ke Medan dari dapil 1 untuk dihitung ulang," kata Arisron, malam ini.
Karenanya, tambah Arisron, beberapa ketua partai politik dari wilayah Nias Selatan mendatangi KPU Sumut yang berada di Asrama Haji untuk meminta pertanggungjawabkan atas kelalaian ini. Adapun ketua-ketua parpol yang mendatangi KPU Sumut adalah Arisron Manao (Hanura), Mefiyarni Zamily (RepublikaN), Mukami Efatali (Gerindra), Wisnu Duha (PBR), Sio Gaho (PDIP), Victor Dachi (Golkar) dan Krisman Duha (PKPI).
Ditempat terpisah, anggota KPU, Turunan Gulo, ketika ditemui Waspada Online, mengatakan, tugas KPU hanyalah untuk menghitung surat suara yang diterima. Ketika dipertanyakan tentang kekurangan surat suara dari dapil 1 dia mengaku tidak mengetahui dimana keberadaan surat suara tersebut.
"Tapi yang jelas jumlah suara sah dan tidak sah belum tentu sama dengan jumlah DPT," kata Turunan di Medan, malam ini.
Ketika ditemui Waspada Online, Arisron Manau, salah seorang ketua dari Partai Hanura, mengatakan, jumlah kertas suara yang dikirim ke dapil 1 Nisel tidak sesuai dengan jumlah kertas suara yang dibawa KPU Sumut ke Medan .
"Seharusnya kertas suara yang dihitung berjumlah 78.475. Sementara usai perhitungan suara dapil 1, kertas suara yang tercatat hanya sejumlah 54.300 kertas suara. Itu berarti ada sekitar 20.000 lebih kertas suara yang belum dibawa ke Medan dari dapil 1 untuk dihitung ulang," kata Arisron, malam ini.
Karenanya, tambah Arisron, beberapa ketua partai politik dari wilayah Nias Selatan mendatangi KPU Sumut yang berada di Asrama Haji untuk meminta pertanggungjawabkan atas kelalaian ini. Adapun ketua-ketua parpol yang mendatangi KPU Sumut adalah Arisron Manao (Hanura), Mefiyarni Zamily (RepublikaN), Mukami Efatali (Gerindra), Wisnu Duha (PBR), Sio Gaho (PDIP), Victor Dachi (Golkar) dan Krisman Duha (PKPI).
Ditempat terpisah, anggota KPU, Turunan Gulo, ketika ditemui Waspada Online, mengatakan, tugas KPU hanyalah untuk menghitung surat suara yang diterima. Ketika dipertanyakan tentang kekurangan surat suara dari dapil 1 dia mengaku tidak mengetahui dimana keberadaan surat suara tersebut.
"Tapi yang jelas jumlah suara sah dan tidak sah belum tentu sama dengan jumlah DPT," kata Turunan di Medan, malam ini.
11 Mei, 2009
Basecamp Going To Campus 2009
Hay Teman2 Semua, maaf Kalau Website ini Baru di Update Sekarang Soalnya Kemaren Saya Sebagai Admin Masih Sibuk.
Pelaksanaan Basecamp Going To Campus 2009 Yang Diadakan Tgl.09-10 Mei Kemaren Yang Dilaksanakan Di Sibolangit Berlangsung Sukses, Adapun Kegiatan Yang Dilaksanakan :
1. Seminar Persiapan PPL
2. Games
3. Pemilihan Peserta Terpaforit
Dalam Pelaksanaannya ada juga kendala yang dialami, antara lain kendala cuaca. Akan Tetapi tidak mengurungkan niat para peserta untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Peserta Yang Mengikuti kegiatan tersebut merupakan keluarga Besar dari Pendidikan Ekonomi yang terdiri dari Tiga Program Studi, yang diantaranya :
1. Prodi Pendidikan Akuntansi
2. Prodi Pendidikan Tata iaga
3. Prodi Administrasi Perkantoran
Dalam Kegiatan tersebut tepilihlah Patar Sebagai Pesrta Terpaforit atas Pemilihan Dari Peserta Yang lain, Terpilihnya Patar Sebagai Peserta Terpaforit karena Peserta Yang Lain Senang Terhadap nya karena Selalu Menjadi Korban Ejekan Dari Teman-teman yang lain.
Kenapa Teman-teman Senang Mengejeknya, Karena Selain Lucu Patar Juga Memiliki Perwakan Yang Imut (alias Gendut ). Walaupun Selalu Menjadi Korban Ejekan Namun Patar Tidak Menaruh Dendam Terhadap Teman-teman Yang lain.
Kegiatan tersebut Memberikan Kesan Yang Dalam kepada Semua Peserta yang mengikutinya, dalam kegiatan tersebut terbina rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar sesama peserta.
Disini Aja dulu cerita yang bisa saya tulis, semoga untuk tahun-tahun kedepan Pendidikan Ekonomi Membuat Gebrakan Baru.
Hidup Pendidikan Ekonomi.
By : Admin
Pelaksanaan Basecamp Going To Campus 2009 Yang Diadakan Tgl.09-10 Mei Kemaren Yang Dilaksanakan Di Sibolangit Berlangsung Sukses, Adapun Kegiatan Yang Dilaksanakan :
1. Seminar Persiapan PPL
2. Games
3. Pemilihan Peserta Terpaforit
Dalam Pelaksanaannya ada juga kendala yang dialami, antara lain kendala cuaca. Akan Tetapi tidak mengurungkan niat para peserta untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Peserta Yang Mengikuti kegiatan tersebut merupakan keluarga Besar dari Pendidikan Ekonomi yang terdiri dari Tiga Program Studi, yang diantaranya :
1. Prodi Pendidikan Akuntansi
2. Prodi Pendidikan Tata iaga
3. Prodi Administrasi Perkantoran
Dalam Kegiatan tersebut tepilihlah Patar Sebagai Pesrta Terpaforit atas Pemilihan Dari Peserta Yang lain, Terpilihnya Patar Sebagai Peserta Terpaforit karena Peserta Yang Lain Senang Terhadap nya karena Selalu Menjadi Korban Ejekan Dari Teman-teman yang lain.
Kenapa Teman-teman Senang Mengejeknya, Karena Selain Lucu Patar Juga Memiliki Perwakan Yang Imut (alias Gendut ). Walaupun Selalu Menjadi Korban Ejekan Namun Patar Tidak Menaruh Dendam Terhadap Teman-teman Yang lain.
Kegiatan tersebut Memberikan Kesan Yang Dalam kepada Semua Peserta yang mengikutinya, dalam kegiatan tersebut terbina rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar sesama peserta.
Disini Aja dulu cerita yang bisa saya tulis, semoga untuk tahun-tahun kedepan Pendidikan Ekonomi Membuat Gebrakan Baru.
Hidup Pendidikan Ekonomi.
By : Admin
07 Mei, 2009
Free Adsense Tech Blogger XML Skin
Download a free copy of this Google Adsense optimized template. It includes special space allowances using the widgets in the heading area, the upper right sidebar and the lower left sidebar for three of the most popular and best paying Google ad formats. The widgets are useing the HTML/Javascript page elements for ease of use.
The ad space in the header is sized to 468 x 60 pixels, the upper right side is the 336 x 280 and the lower left sidebar is 160 x 600. You can use any combination of text - image ads, or all text. The lower sidebar widgets can be easily swapped into either the left column or the right column if you prefer the archives and RSS subscribe links closer to the post area by drag and drop on the page elements editor.
The header background image is easily replaced in the style sheet with any image of your choice, but it must be sized to 930 x 150 pixels, or you can use no header image and set just a background color for that section. The overall font styles and sizes are closely matched to the default ad text sizes.
Download Adsense Tech Blogger XML Template
The ad space in the header is sized to 468 x 60 pixels, the upper right side is the 336 x 280 and the lower left sidebar is 160 x 600. You can use any combination of text - image ads, or all text. The lower sidebar widgets can be easily swapped into either the left column or the right column if you prefer the archives and RSS subscribe links closer to the post area by drag and drop on the page elements editor.
The header background image is easily replaced in the style sheet with any image of your choice, but it must be sized to 930 x 150 pixels, or you can use no header image and set just a background color for that section. The overall font styles and sizes are closely matched to the default ad text sizes.
Download Adsense Tech Blogger XML Template
Analis UISU: Megawati jangan egois jadi capres
MEDAN - PDI Perjuangan masih menetapkan ketua umumnya Megawati Soekarnoputri menjadi calon presiden. Peta koalisi yang dibangun PDIP melalui koalisi Teuku Umar sepertinya belum memuaskan PDIP. Hal ini dikarenakan tingginya ego Megawati menjadi capres sehingga beberapa parpol perlahan mulai menyebrang.
"Keegoisan Megawati menyebabkan partai ini akan menyulitkan parpol lain merapat ke mereka," kata analis politik Universitas Islam Sumatera Utara, Achmad Riza Siregar, kepada Waspada Online tadi sore.
Secara mekanisme partai sendiri, Megawati memang dicalonkan sebagai capres PDIP. Namun dikatakan Riza, Megawati harus berfikir dengan matang mengenai siapa yang menjadi pendampingnya dalam bursa pilpres tahun 2009.
Menurut Riza, Megawati akan lebih baik jika berpasangan dengan Prabowo, dan memang hal itu yang dimungkinkan berpeluang besar untuk bersaing melawan SBY yang elekatabilitas capresnya masih tertinggi menurut hasil survei.
"Pertarungan capres-cawapres kali ini memang dapat dikatakan sebagai pertarungan para jenderal," tutur Riza yang juga merupakan dekan Fisip di UISU tersebut.
Jusuf Kalla saat ini juga telah menggandeng Wiranto sebagai pendampingnya yang merupakan seorang jendral. Prabowo juga merupakan mantan Danjen Kopassus berasal dari kalangan perwira tinggi militer juga bersiap bersaing, serta SBY yang statusnya sekarang masih incumbent.
"Maka dari itu, Megawati harus berfikir keras tentang langkah apa yang akan diambil. Berkoalisi dengan jenderal SBY atau menggandeng jenderal Prabowo sebagai pendampingnya," terangnya.
Riza mengutarakan, sebagai langkah antisipasi yang harus diambil oleh Megawati, yakni mempertimbangkan kembali nama-nama seperti Prabowo dan Sultan. Tapi, yang paling efektif, Megawati harus bersikeras membujuk Prabowo untuk menjadi cawapres yang diusung oleh koalisi Teuku Umar.
"Karena dengan itulah, Megawati mampu mengimbangi peranan para Jenderal yang menjadi perebutan pada bursa capres dan cawapres tahun ini," tandasnya.
(sit/wol-mdn)
"Keegoisan Megawati menyebabkan partai ini akan menyulitkan parpol lain merapat ke mereka," kata analis politik Universitas Islam Sumatera Utara, Achmad Riza Siregar, kepada Waspada Online tadi sore.
Secara mekanisme partai sendiri, Megawati memang dicalonkan sebagai capres PDIP. Namun dikatakan Riza, Megawati harus berfikir dengan matang mengenai siapa yang menjadi pendampingnya dalam bursa pilpres tahun 2009.
Menurut Riza, Megawati akan lebih baik jika berpasangan dengan Prabowo, dan memang hal itu yang dimungkinkan berpeluang besar untuk bersaing melawan SBY yang elekatabilitas capresnya masih tertinggi menurut hasil survei.
"Pertarungan capres-cawapres kali ini memang dapat dikatakan sebagai pertarungan para jenderal," tutur Riza yang juga merupakan dekan Fisip di UISU tersebut.
Jusuf Kalla saat ini juga telah menggandeng Wiranto sebagai pendampingnya yang merupakan seorang jendral. Prabowo juga merupakan mantan Danjen Kopassus berasal dari kalangan perwira tinggi militer juga bersiap bersaing, serta SBY yang statusnya sekarang masih incumbent.
"Maka dari itu, Megawati harus berfikir keras tentang langkah apa yang akan diambil. Berkoalisi dengan jenderal SBY atau menggandeng jenderal Prabowo sebagai pendampingnya," terangnya.
Riza mengutarakan, sebagai langkah antisipasi yang harus diambil oleh Megawati, yakni mempertimbangkan kembali nama-nama seperti Prabowo dan Sultan. Tapi, yang paling efektif, Megawati harus bersikeras membujuk Prabowo untuk menjadi cawapres yang diusung oleh koalisi Teuku Umar.
"Karena dengan itulah, Megawati mampu mengimbangi peranan para Jenderal yang menjadi perebutan pada bursa capres dan cawapres tahun ini," tandasnya.
(sit/wol-mdn)
04 Mei, 2009
TPF Siap Jadi Saksi Demo Protap
MEDAN - Terkait demo anarkis yang terjadi di gedung DPRD Sumut 3 Februarui 2009 lalu, ketua Tim Pencari Fakta (TPF), Abdul Hakim Siagian mengatakan, semua bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh pihaknya telah diserahkan ke pihak kepolisian.
TPF juga siap menjadi saksi di persidangan kasus tersebut. "Dan kami (TPF-red) siap menjadi saksi, bila diminta oleh pengadilan mengenai hal yang terjadi di DPRD Sumut saat tewasnya ketua DPRD Sumut," kata Abdul Hakim kepada Waspada Online, tadi pagi.
Ditambahkan Abdul Hakim, berkas-berkas lainnya yang menyangkut Protap sudah diserahkan kepada aparat kepolisian, DPR-RI serta sudah dilimpahkan juga ke Kejaksaan Sumut. Hingga saat ini, TPF hanya menunggu proses pengadilan yang akan dilaksanakan oleh pihak kejaksaan. "Karena merekalah yang mempunyai wewenang menangani demo Protap ini," lanjut Hakim.
Hakim berharap, proses ini menjadi prioritas utama yang dibahas kejaksaan, agar dapat diketahui secara pasti siapa dalang utama terjadi kerusuhan yang sampai menewaskan ketua DPRD Sumut itu.
"TPF tidak mampu berbuat lebih banyak lagi, hanya bisa berbicara namun tak bisa melakukan eksekusi mengenai masalah Protap,"tandasnya.
(j01/wol-mdn)
TPF juga siap menjadi saksi di persidangan kasus tersebut. "Dan kami (TPF-red) siap menjadi saksi, bila diminta oleh pengadilan mengenai hal yang terjadi di DPRD Sumut saat tewasnya ketua DPRD Sumut," kata Abdul Hakim kepada Waspada Online, tadi pagi.
Ditambahkan Abdul Hakim, berkas-berkas lainnya yang menyangkut Protap sudah diserahkan kepada aparat kepolisian, DPR-RI serta sudah dilimpahkan juga ke Kejaksaan Sumut. Hingga saat ini, TPF hanya menunggu proses pengadilan yang akan dilaksanakan oleh pihak kejaksaan. "Karena merekalah yang mempunyai wewenang menangani demo Protap ini," lanjut Hakim.
Hakim berharap, proses ini menjadi prioritas utama yang dibahas kejaksaan, agar dapat diketahui secara pasti siapa dalang utama terjadi kerusuhan yang sampai menewaskan ketua DPRD Sumut itu.
"TPF tidak mampu berbuat lebih banyak lagi, hanya bisa berbicara namun tak bisa melakukan eksekusi mengenai masalah Protap,"tandasnya.
(j01/wol-mdn)
03 Mei, 2009
Awas ponsel bandit asal China!
Penguasaan teknologi membuat perusahaan China bisa memproduksi ponsel black market. Produsen besar khawatir dengan ponsel abal-abal yang di China disebut shanzhai ini. Bahkan ada ponsel shanzhai dijual hanya Rp200 ribu per unit.
Perusahaan dengan 10 karyawan bisa membuat ponsel shanzhai. Tapi ribuan perusahaan kini mampu menghasilkan ponsel shanzai. "Lima tahun lalu tidak ada ponsel palsu," kata Xiong Ting, Sales Manager Triquint Semiconductor, pembuat spare part ponsel.
"Untuk membuat ponsel harus ada rumah desain, perusahaan software dan pendesain hardware. Tapi kini perusahaan dengan lima orang saja dapat melakukan semua itu. Dalam jarak 100 mil, semuanya tersedia," katanya.
Perusahaan China telah bergerak dari penghasil mainan anak-anak, atau garmen menjadi penghasil komputer dan mobil elektrik. Kini setelah memalsukan tas mewah dan DVD, perusahaan itu menargetkan ponsel vendor besar untuk dibajak.
Menurut Gartner, meskipun ponsel shanzhai baru beberapa tahun di China, namun sudah membukukan 20% sales di China, yang merupakan pasar ponsel terbesar di dunia.
Ponsel China juga diekspor ke berbagai negara semacam Rusia, India, Timur Tengah, Eropa dan AS. "Pasar ponsel shanzhai meningkat tak terkendali. Mereka menjiplak Apple, Nokia, bahkan apapun yang mereka inginkan. Mereka memenuhi kebutuhan pasar dengan cekatan," kata Wang Jiping, analis senior IDC yang mengamati tren teknologi.
Merek global layak khawatir dengan perkembangan ponsel palsu itu. Mereka menakut-nakuti konsumen, ponsel palsu itu berbahaya termasuk baterainya yang murah bisa meledak. Selain itu mereka meminta pemerintah China melakukan operasi.
Vendor ponsel terbesar di dunia Nokia juga menyatakan bekerja sama dengan pemerintah Beijing untuk memerangi pemalsuan. Motorola mengatakan hal yang sama. Ponsel palsu juga menjadi simalakama bagi industri ponsel resmi dan pemerintah China. Produksi ponsel underground ini mengancam karena memiliki keunggulan biaya tidak membayar pajak serta tidak melalui perizinan.
"Kami menderita akibat ponsel shanzhai," kata Chen Zhao, sales director di Konka, pembuat ponsel China. "Ponsel resmi harus membayar 17% dari revenue sebagai pajak pertambahan nilai, sementara ponsel shanzhai tentu saja tidak membayarnya," tambahnya.
Namun pemerintah China tampaknya melindungi industri ponsel palsu ini. Di iklan TV tengah malam ponsel ini sering muncul dengan tagline "harga seperenam, tapi memiliki fungsi dan bentuk yang sama". Atau bahkan ada yang sedikit patriotik "beli shanzhai tunjukkan cintamu pada negara".
Bulan lalu, menteri Industri dan Teknologi Informasi China telah memperingatkan bahaya ponsel shanzhai dengan mengatakan radiasinya melebihi batas. Lembaga perlindungan konsumen China menyebut kerusakan pada ponsel merupakan keluhan terbanyak.
Beberapa pekan lalu, seorang warga 45 tahun di China selatan terbakar saat ponsel di kantong bajunya meledak. Namun kejadian itu tidak berpengaruh pada penjualan ponsel black market yang di retail biasanya US$ 100 hingga US$ 150.
Pemalsuan sendiri merupakan semangat "shanzhai" yang berarti pemberontakan atau bandit baik hati yang membajak semua macam produk. Industri itu bisa berkembang pada 2005 setelah Mediatek, perusahaan desain semikonduktor Taiwan membantu mengurangi biaya dan kerumitan memproduksi ponsel.
Dengan menggunakan apa yang disebut dengan turnkey solution, Mediatek mengembangkan sirkuit board yang mengitegrasikan berbagai fungsi chip. Hasilnya bisa menghasilkan ponsel murah dengan mudah. Industri ini mendapat lonjakan besar di 2007, saat pemerintah China menyatakan tak perlu lagi lisensi untuk membuat ponsel.
Perusahaan kecil akan membeli chip Mediatek dengan softwarenya, menggabungkan komponen lain dan meminta bantuan pabrik untuk merakitnya. Sementara untuk marketing, sangat sederhana dengan mendopleng. Desain dan merek milik vendor besar dijiplak persis atau sedikit diplesetkan. Misalnya Samsung menjadi Sumsung, atau Nokia menjadi Nckia.
Membajak jaringan suppli vendor merek besar juga mudah. "Sudah umum bagi pabrik melakukan shift malam untuk perusahaan lain," kata Zhang Haizhen, produsen ponsel shanzhai. "Tidak ada yang menolak order jika lebih dari 5.000 ponsel."
Pembajak sendiri bangga dengan hasil jiplakannya. "Ponsel kami lebih baik dari iPhone," kata Liu Zeyu, salesman ponsel Meizu di Shenzhen. "Tujuan kami memproduksi ponsel yang membuat China bangga".
(amr/inilah)
Perusahaan dengan 10 karyawan bisa membuat ponsel shanzhai. Tapi ribuan perusahaan kini mampu menghasilkan ponsel shanzai. "Lima tahun lalu tidak ada ponsel palsu," kata Xiong Ting, Sales Manager Triquint Semiconductor, pembuat spare part ponsel.
"Untuk membuat ponsel harus ada rumah desain, perusahaan software dan pendesain hardware. Tapi kini perusahaan dengan lima orang saja dapat melakukan semua itu. Dalam jarak 100 mil, semuanya tersedia," katanya.
Perusahaan China telah bergerak dari penghasil mainan anak-anak, atau garmen menjadi penghasil komputer dan mobil elektrik. Kini setelah memalsukan tas mewah dan DVD, perusahaan itu menargetkan ponsel vendor besar untuk dibajak.
Menurut Gartner, meskipun ponsel shanzhai baru beberapa tahun di China, namun sudah membukukan 20% sales di China, yang merupakan pasar ponsel terbesar di dunia.
Ponsel China juga diekspor ke berbagai negara semacam Rusia, India, Timur Tengah, Eropa dan AS. "Pasar ponsel shanzhai meningkat tak terkendali. Mereka menjiplak Apple, Nokia, bahkan apapun yang mereka inginkan. Mereka memenuhi kebutuhan pasar dengan cekatan," kata Wang Jiping, analis senior IDC yang mengamati tren teknologi.
Merek global layak khawatir dengan perkembangan ponsel palsu itu. Mereka menakut-nakuti konsumen, ponsel palsu itu berbahaya termasuk baterainya yang murah bisa meledak. Selain itu mereka meminta pemerintah China melakukan operasi.
Vendor ponsel terbesar di dunia Nokia juga menyatakan bekerja sama dengan pemerintah Beijing untuk memerangi pemalsuan. Motorola mengatakan hal yang sama. Ponsel palsu juga menjadi simalakama bagi industri ponsel resmi dan pemerintah China. Produksi ponsel underground ini mengancam karena memiliki keunggulan biaya tidak membayar pajak serta tidak melalui perizinan.
"Kami menderita akibat ponsel shanzhai," kata Chen Zhao, sales director di Konka, pembuat ponsel China. "Ponsel resmi harus membayar 17% dari revenue sebagai pajak pertambahan nilai, sementara ponsel shanzhai tentu saja tidak membayarnya," tambahnya.
Namun pemerintah China tampaknya melindungi industri ponsel palsu ini. Di iklan TV tengah malam ponsel ini sering muncul dengan tagline "harga seperenam, tapi memiliki fungsi dan bentuk yang sama". Atau bahkan ada yang sedikit patriotik "beli shanzhai tunjukkan cintamu pada negara".
Bulan lalu, menteri Industri dan Teknologi Informasi China telah memperingatkan bahaya ponsel shanzhai dengan mengatakan radiasinya melebihi batas. Lembaga perlindungan konsumen China menyebut kerusakan pada ponsel merupakan keluhan terbanyak.
Beberapa pekan lalu, seorang warga 45 tahun di China selatan terbakar saat ponsel di kantong bajunya meledak. Namun kejadian itu tidak berpengaruh pada penjualan ponsel black market yang di retail biasanya US$ 100 hingga US$ 150.
Pemalsuan sendiri merupakan semangat "shanzhai" yang berarti pemberontakan atau bandit baik hati yang membajak semua macam produk. Industri itu bisa berkembang pada 2005 setelah Mediatek, perusahaan desain semikonduktor Taiwan membantu mengurangi biaya dan kerumitan memproduksi ponsel.
Dengan menggunakan apa yang disebut dengan turnkey solution, Mediatek mengembangkan sirkuit board yang mengitegrasikan berbagai fungsi chip. Hasilnya bisa menghasilkan ponsel murah dengan mudah. Industri ini mendapat lonjakan besar di 2007, saat pemerintah China menyatakan tak perlu lagi lisensi untuk membuat ponsel.
Perusahaan kecil akan membeli chip Mediatek dengan softwarenya, menggabungkan komponen lain dan meminta bantuan pabrik untuk merakitnya. Sementara untuk marketing, sangat sederhana dengan mendopleng. Desain dan merek milik vendor besar dijiplak persis atau sedikit diplesetkan. Misalnya Samsung menjadi Sumsung, atau Nokia menjadi Nckia.
Membajak jaringan suppli vendor merek besar juga mudah. "Sudah umum bagi pabrik melakukan shift malam untuk perusahaan lain," kata Zhang Haizhen, produsen ponsel shanzhai. "Tidak ada yang menolak order jika lebih dari 5.000 ponsel."
Pembajak sendiri bangga dengan hasil jiplakannya. "Ponsel kami lebih baik dari iPhone," kata Liu Zeyu, salesman ponsel Meizu di Shenzhen. "Tujuan kami memproduksi ponsel yang membuat China bangga".
(amr/inilah)
01 Mei, 2009
Olo Panggabean Meninggal Dunia Di Usia 67 Tahun
Medan pphe-ri.com
Sahara Oloan Panggabean atau yang akrab dipanggil Olo Panggabean dan Tokoh Masyarakat yang sangat kotroversial Di Sumatera Utara telah meninggal dunia Kamis (30/4) jam 14.00 di rumah sakit Glenegles Medan Sumatera Utara. Olo meninggal pada usia 67 Tahun. Jenajah disemayamkan dirumah duka jalan sekip.
Sahara Oloan Panggabean atau yang akrab dipanggil Olo Panggabean dan Tokoh Masyarakat yang sangat kotroversial Di Sumatera Utara telah meninggal dunia Kamis (30/4) jam 14.00 di rumah sakit Glenegles Medan Sumatera Utara. Olo meninggal pada usia 67 Tahun. Jenajah disemayamkan dirumah duka jalan sekip.
Sebelumnya tersiar kabar bahwa Olo meninggal di Singapura dan jenajahnya dibawa kerumah sakit glenegles untuk di visum. Namun berita tersebut dibantah oleh Sekjen DPP IPK Sumut H Darwin Syamsul Saman. Darwin dalam siaran persnya mengatakan bahwa Olo meninggal dirumah sakit Glenegles sekitar jam 14.00.
Darwin mengatakan bahwa Sahara Oloan Panggabean sebelumnya Senin tanggal 27 April 2009 dibawa ke Singapura untuk berobat. Namun Darwin tidak bersedia menyebutkan penyakit yang diderita olo. Kemuadian karena pengobatan di Singapura gagal Olo kemudian diterbangkan kembali ke Medan dengan pesawat khusus seri LR 35A/HS-CFS kamis (30/4) langsung dilarikan kerumah sakit Glenegles Medan.
Sahara Oloan Panggabean lahir di Medan 24 Mei 1941, anak ketujuh dari delapan bersaudara, hasil perkawinan Friedolin Panggabean dan Esther Hutabarat. Darwin mengatakan bahwa Olo meninggal dunia akibat komplikasi penyakit yang dideritanya.
Darwin belum bisa memastikan kapan Olo di kebumikan. Tetapi dia mengatakan Olo akan dikebumikan di Pemakaman Taman Eden Tanjung Morawa dekat dengan makam orang tuanya.
Pantauan pphe cyber news dirumah duka, warga begitu antusias ingin mengucapkan salam perpisahan. Terlihat ketua DPC Partai Demokrat yang juga caleg DPRD Medan, duduk menghampiri jenazah.
Namun dari sekian banyak pengunjung hampir tak terlihat para pejabat ataupun mantan pejabat yang dulu dekat dengan almarhum. Hanya beberapa polisi dan tim pemburu preman yang berjaga jaga dipersimpangan jalan. Jumlah karangan bunga pun dapat dihitung dengan jari, berbeda saat almarhum membuat acara seremonial semasa hidupnya.
Sebelumnya Selasa (28/4) dikabarkan Ahok yang merupakan orang kepercayaan Olo Panggabean juga meninggal dunia. Namun penyebab kematian keduanya yang waktunya berdekatan masih merupakan tanda tanya.Pembebasan lahan akses jalan ke bandara Kualanamu terkendala
LUBUK PAKAM - Pelaksanan pelepasan lahan untuk jalan menuju Bandara Kualanamu masih terbentur dengan ketidaksesuaian harga antara masyarakat dan pemerintah. Akibatnya, proses pelaksanaan pelepasan lahan kini baru berjalan sekitar 75%.
Sebelumnya pemerintah Deli Serdang merencanakan akan membuka tiga jalan akses. Ketiga akses jalan meliputi pembagunan akses jalan arteri ke Bandara Kuala Namu, pembangunan rel kereta api dan stasiun serta pembangunan jalan tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi.
Informasi diperoleh menyebut, dalam hal penentuan harga warga meminta harga lahannya per meter berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu. Sedangkan kemampuan pemerintah untuk membayar ganti rugi lahan berkisar Rp97 ribu sampai Rp250 ribu per meter dengan memperhatikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) setempat.
Akibat tawaran harga yang diajukan warga berdasarkan harga pasar setempat membuat panitia mengalami kendala, ujar Asisten I Pemkab Deli Serdang yang juga Sekertaris P2T (Panitia Pembebasan Tanah), H Reh Aman Tarigan, kepada wartawan di kantornya baru-baru ini.
Sedangkan permasalahan lainnya menurut H Reh Aman, terdapat pada lahan eks HGU PTPN II di Desa Sena Kec. Batangkuis. Para penggarap di kawasan itu meminta agar lahan yang mereka garap selama ini diganti rugi oleh panitia. Padahal, panitia pembebasan hanya berani membayar ganti rugi kepada warga yang memiliki berkas dan surat-surat bukti sebagai pemilik lahan. Sementara warga di Desa Tumpatan Nibung meminta kepada panitia agar tanaman duku mereka diganti rugi dengan harga Rp1,5 juta perpohon.
Sementara untuk pembagunan jalan rel kereta api (KA) yang terdapat di Desa Sidourip dan Desa Aras Kabu, Kec. Beringin dilakukan pihak PT KAI (Kereta Api Indonesia) bukan panitia pembebasan lahan yang meliputi pemerintah provinsi, Pemkab Deli Serdang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Untuk pelaksanan ganti rugi rencana jalan tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi pelaksanaannya masih sekitar 60 persen dari rencana yang ditetapkan. Di wilayah Kab. Deli Serdang direncanakan panjang jalan tol sekitar 26 km meliputi di wilayah Tanjung Morawa, Lubuk Pakam dan Pagar Merbau.
(amr/wsp)
Sebelumnya pemerintah Deli Serdang merencanakan akan membuka tiga jalan akses. Ketiga akses jalan meliputi pembagunan akses jalan arteri ke Bandara Kuala Namu, pembangunan rel kereta api dan stasiun serta pembangunan jalan tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi.
Informasi diperoleh menyebut, dalam hal penentuan harga warga meminta harga lahannya per meter berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu. Sedangkan kemampuan pemerintah untuk membayar ganti rugi lahan berkisar Rp97 ribu sampai Rp250 ribu per meter dengan memperhatikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) setempat.
Akibat tawaran harga yang diajukan warga berdasarkan harga pasar setempat membuat panitia mengalami kendala, ujar Asisten I Pemkab Deli Serdang yang juga Sekertaris P2T (Panitia Pembebasan Tanah), H Reh Aman Tarigan, kepada wartawan di kantornya baru-baru ini.
Sedangkan permasalahan lainnya menurut H Reh Aman, terdapat pada lahan eks HGU PTPN II di Desa Sena Kec. Batangkuis. Para penggarap di kawasan itu meminta agar lahan yang mereka garap selama ini diganti rugi oleh panitia. Padahal, panitia pembebasan hanya berani membayar ganti rugi kepada warga yang memiliki berkas dan surat-surat bukti sebagai pemilik lahan. Sementara warga di Desa Tumpatan Nibung meminta kepada panitia agar tanaman duku mereka diganti rugi dengan harga Rp1,5 juta perpohon.
Sementara untuk pembagunan jalan rel kereta api (KA) yang terdapat di Desa Sidourip dan Desa Aras Kabu, Kec. Beringin dilakukan pihak PT KAI (Kereta Api Indonesia) bukan panitia pembebasan lahan yang meliputi pemerintah provinsi, Pemkab Deli Serdang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Untuk pelaksanan ganti rugi rencana jalan tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi pelaksanaannya masih sekitar 60 persen dari rencana yang ditetapkan. Di wilayah Kab. Deli Serdang direncanakan panjang jalan tol sekitar 26 km meliputi di wilayah Tanjung Morawa, Lubuk Pakam dan Pagar Merbau.
(amr/wsp)
DP4 di Sumut abaikan DPT Pilkada
MEDAN - Tim Penyelidikan Hak Sipil Politik dalam Pemilu yang dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu legislatif tahun 2009,di Sumatera Utara, ternyata mengabaikan Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan Gubernur yang diselenggarakan setahun sebelumnya. Menurut salah seorang anggota tim Prof Ramlan Surbakti di tingkat nasional data Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan pada pemilu 2004 silam, sama sekali tak digunakan untuk menyusun Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu 2009.
Ramlan tercatat sebagai salah satu akademisi yang ditunjuk Komnas HAM menjadi anggota Tim Penyelidikan Hak Sipil Politik dalam Pemilu. Dia bersama anggota Tim lainnya, Sriyana mendatangi beberapa daerah di Sumatera Utara (Sumut) seperti Medan, Binjai, Sidikalang dan Pematang Siantar untuk mencari duduk perkara kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu legislatif 2009. Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menyatakan, banyaknya warga yang sudah berhak memilih namun tak tercatat dalam DPT merupakan pelanggaran hak-hak sipil warga negara, tadi pagi.
"Pengaduan terkait banyaknya warga yang berhak memilih namun tak tercantum dalam DPT di Sumut termasuk yang paling banyak. Pengaduan tersebut antara lain datang dari Nias Selatan, Binjai, Sidikalang, Kabanjahe dan Pematang Siantar," ujar Ramlan di Medan.
Hasil sementara dari pertemuan anggota Tim dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut menurut Ramlan menemukan, belum diakomodasinya DPT pada pemilihan kepala daerah di Sumut ke dalam DP4 yang diserahkan pemerintah daerah. "Konfirmasi yang kami terima dari KPU Sumut menemukan, bahwa DP4 yang diterima KPU provinsi dan kabupaten/kot, belum mengakomodasi DPT pemilihan kepala daerah yang berlangsung tahun-tahun sebelumnya. Seperti ada banyak pemilih yang terdaftar dalam DPT pilkada, tetapi dia ternyata tidak masuk dalam DPT pemilu legislatif," kata Ramlan.
Mantan Wakil Ketua KPU ini mengatakan, kemungkinan hal yang sama juga terjadi di daerah lain. Bahkan menurut dia, Departemen Dalam Negeri yang mengeluarkan DP4 untuk pemilu legislatif tahun 2004 juga tidak mengakomodir hasil data Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) pemilu 2004. Padahal lanjut Ramlan, P4B dikerjakan oleh KPU bersama Biro Pusat Statistik (BPS) sebagai data kependudukan yang bisa dipakai untuk pemilu-pemilu selanjutnya.
"Ini juga yang masih menjadi pertanyaan saya sampai sekarang. Dikemanakan data P4B pemilu 2004. Padahal untuk membuat data P4B dibutuhkan biaya sangat mahal, sekitar Rp 427 miliar dan dikerjakan oleh lembaga yang memang paling mengetahui data kependudukan seperti BPS," ujar Ramlan.
Menurut Sriyana hasil penyelidikan Tim diharapkan selesai sebelum KPU menetapkan hasil pemilu legislatif tanggal 9 Mei mendatang. Komnas HAM lanjut Sriyana juga akan memanggil seluruh pihak terkait kekisruhan DPT seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, KPU dan Bawaslu. Dia mengatakan, pada prisipnya Komnas HAM tidak melihat berapa banyak warga yang berhak memilih namun tidak tercantum dalam DPT. "Kami melihat meski hanya satu atau dua warga negara yang kehilangan hak pilih, sebagai pelanggaran HAM serius," ujarnya.
Selain Sumut, Sriyana mengatakan Tim juga turun ke beberapa daerah seperti Jawa Timur, Yogyakarta, Sulawesi Tengah dan Kalimantan. Ramlan mengatakan, hasil Tim ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi untuk menyempurnakan DPT pada pemilu Presiden Juli mendatang.
(put/pas)
Ramlan tercatat sebagai salah satu akademisi yang ditunjuk Komnas HAM menjadi anggota Tim Penyelidikan Hak Sipil Politik dalam Pemilu. Dia bersama anggota Tim lainnya, Sriyana mendatangi beberapa daerah di Sumatera Utara (Sumut) seperti Medan, Binjai, Sidikalang dan Pematang Siantar untuk mencari duduk perkara kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu legislatif 2009. Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menyatakan, banyaknya warga yang sudah berhak memilih namun tak tercatat dalam DPT merupakan pelanggaran hak-hak sipil warga negara, tadi pagi.
"Pengaduan terkait banyaknya warga yang berhak memilih namun tak tercantum dalam DPT di Sumut termasuk yang paling banyak. Pengaduan tersebut antara lain datang dari Nias Selatan, Binjai, Sidikalang, Kabanjahe dan Pematang Siantar," ujar Ramlan di Medan.
Hasil sementara dari pertemuan anggota Tim dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut menurut Ramlan menemukan, belum diakomodasinya DPT pada pemilihan kepala daerah di Sumut ke dalam DP4 yang diserahkan pemerintah daerah. "Konfirmasi yang kami terima dari KPU Sumut menemukan, bahwa DP4 yang diterima KPU provinsi dan kabupaten/kot, belum mengakomodasi DPT pemilihan kepala daerah yang berlangsung tahun-tahun sebelumnya. Seperti ada banyak pemilih yang terdaftar dalam DPT pilkada, tetapi dia ternyata tidak masuk dalam DPT pemilu legislatif," kata Ramlan.
Mantan Wakil Ketua KPU ini mengatakan, kemungkinan hal yang sama juga terjadi di daerah lain. Bahkan menurut dia, Departemen Dalam Negeri yang mengeluarkan DP4 untuk pemilu legislatif tahun 2004 juga tidak mengakomodir hasil data Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) pemilu 2004. Padahal lanjut Ramlan, P4B dikerjakan oleh KPU bersama Biro Pusat Statistik (BPS) sebagai data kependudukan yang bisa dipakai untuk pemilu-pemilu selanjutnya.
"Ini juga yang masih menjadi pertanyaan saya sampai sekarang. Dikemanakan data P4B pemilu 2004. Padahal untuk membuat data P4B dibutuhkan biaya sangat mahal, sekitar Rp 427 miliar dan dikerjakan oleh lembaga yang memang paling mengetahui data kependudukan seperti BPS," ujar Ramlan.
Menurut Sriyana hasil penyelidikan Tim diharapkan selesai sebelum KPU menetapkan hasil pemilu legislatif tanggal 9 Mei mendatang. Komnas HAM lanjut Sriyana juga akan memanggil seluruh pihak terkait kekisruhan DPT seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, KPU dan Bawaslu. Dia mengatakan, pada prisipnya Komnas HAM tidak melihat berapa banyak warga yang berhak memilih namun tidak tercantum dalam DPT. "Kami melihat meski hanya satu atau dua warga negara yang kehilangan hak pilih, sebagai pelanggaran HAM serius," ujarnya.
Selain Sumut, Sriyana mengatakan Tim juga turun ke beberapa daerah seperti Jawa Timur, Yogyakarta, Sulawesi Tengah dan Kalimantan. Ramlan mengatakan, hasil Tim ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi untuk menyempurnakan DPT pada pemilu Presiden Juli mendatang.
(put/pas)
Ribuan buruh peringati May Day
MEDAN - Memperingati May Day (Hari Buruh) yang jatuh pada hari ini, ribuan buruh berdemo di depan kantor Gubernur Sumatera Utara, menuntut Syamsul Arifin, selaku Gubsu, untuk menepati janjinya saat berkampanye dulu.
"Dulu saat sebelum menjadi Gubsu, Syamsul Arifin pernah berjanji bahwa rakyat tidak akan lapar, rakyat tidak akan bodoh. Namun sampai sekarang hal itu belum juga ada realisasinya," orasi salah seorang pimpinan aksi.
Para pendemo sebenarnya berkeinginan untuk bertemu dengan Gubsu, Syamsul Arifin, hanya saja Gubsu tidak bisa menemui mereka.
"Gubsu dan Wagubsu sedang tidak ada di tempat. Kalau ada pasti kami pertemukan. Tapi kami siap menerima pengaduan massa aksi," terang Asisten I Gubsu, H Silaen.
Hari Buruh Internasional, yang jatuh pada tanggal 1 Mei di setiap tahunnya, selalu diperingati oleh para buruh dengan melakukan aksi unjuk rasa untuk meminta pemerintah memperhatikan nasib mereka. Tidak hanya di Medan, aksi yang sama juga dilakukan oleh sekelompok buruh di beberapa kota lain di Indonesia, bahkan di dunia.
(amr/wol-mdn)
"Dulu saat sebelum menjadi Gubsu, Syamsul Arifin pernah berjanji bahwa rakyat tidak akan lapar, rakyat tidak akan bodoh. Namun sampai sekarang hal itu belum juga ada realisasinya," orasi salah seorang pimpinan aksi.
Para pendemo sebenarnya berkeinginan untuk bertemu dengan Gubsu, Syamsul Arifin, hanya saja Gubsu tidak bisa menemui mereka.
"Gubsu dan Wagubsu sedang tidak ada di tempat. Kalau ada pasti kami pertemukan. Tapi kami siap menerima pengaduan massa aksi," terang Asisten I Gubsu, H Silaen.
Hari Buruh Internasional, yang jatuh pada tanggal 1 Mei di setiap tahunnya, selalu diperingati oleh para buruh dengan melakukan aksi unjuk rasa untuk meminta pemerintah memperhatikan nasib mereka. Tidak hanya di Medan, aksi yang sama juga dilakukan oleh sekelompok buruh di beberapa kota lain di Indonesia, bahkan di dunia.
(amr/wol-mdn)
11 April, 2009
Golkar, Demokrat, PPP, unggul sementara di Tapsel
P.SIDIMPUAN - Partai Golkar unggul sementara dengan perolehan 3.309 suara di 12 kecamatan di Kab.Tapanuli Selatan. Menyusul Partai Demokrat dengan 2.858 dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2.498, total suara masuk sementara 27.756 dari 165.055 di Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Demikian informasi diperoleh Waspada dari Desk Pemilu 2009 Pemkab Tapsel di Kantor Sekretariat Daerah di Jalan Kenanga, Kota Padang Sidimpuan, tadi siang.
Desk Pemilu itu beranggotakan Asisten I, HM Isrhok Harahap, Kakan Infokom dan PDE, Agus Supriadi Harahap, Kakan Kesbang Linmaspol, Sahtoat, Kabag Tapem, Ali Syahruddin Siregar, dan Tim Network Overating Center (NOC) E-Goverment Pemkab Tapsel.
Sedangkan partai dengan perolehan suara terendah sementara adalah Partai Sarikat Indonesia dengan 4 suara. Kemudian Partai Penegak Demokrasi Indonesia 38, Partai Persatuan Nahdlatul Indonesia 41 suara.
Partai memperoleh suara terbanyak sementara lainnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1.572, Partai Bintang Reformasi 1.387, Partai Kebangkitan Bangsa 1.356. Keunggulan perolehan suara partai berbeda di tiap kecamatan, sehingga tidak ada yang mendominasi.
Adapun partai politik yang memperoleh suara sementara dari 500 sampai 1.000 suara ialah, Partai Buruh 1.000, Partai Amanat Nasional 988, Partai Persatuan Daerah 871, Partai Keadilan Sejahtera 840, Partai Demokrasi Pembaruan 832.
Partai Barisan Nasional 800, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 750, Partai Demokrasi Kebangsaan 711, Partai Pelopor 700. Partai Hati Nurani Rakyat 690, Partai Bulan Bintang 679, Partai Peduli Rakyat Nasional 610.
Sedangkan perolehan suara sementara di bawah 500 adalah, Partai Kebangkitan Nasional Ulama 491, Partai Gerakan Indonesia Raya 472, Partai Damai Sejahtera 448, Partai Pemuda Indonesia 446, Partai Matahari Bangsa 411.
Partai Republik Nusantara 397, Partai Keadilan Persatuan Indonesia 369, Partai Patriot 337, Partai Karya Perjuangan 324, Partai Kasih Demokrasi Indonesia 302, Partai Karya Peduli Bangsa 264, Partai Kedaulatan 261.
Partai Perjuangan Indonesia Baru 232, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 182, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 140, Partai Indonesia Sejahtera 70, dan Partai Merdeka dengan 68.
Jumlah perolehan suara sementara itu akan terus berubah, seiring dengan masuknya hasil perolehan suara dari 12 kecamatan se-Tapsel. Pasalnya, jumlah suara sementara yang masuk belum mencapai 25 persen dibanding jumlah pemilih di DPT.
Demikian informasi diperoleh Waspada dari Desk Pemilu 2009 Pemkab Tapsel di Kantor Sekretariat Daerah di Jalan Kenanga, Kota Padang Sidimpuan, tadi siang.
Desk Pemilu itu beranggotakan Asisten I, HM Isrhok Harahap, Kakan Infokom dan PDE, Agus Supriadi Harahap, Kakan Kesbang Linmaspol, Sahtoat, Kabag Tapem, Ali Syahruddin Siregar, dan Tim Network Overating Center (NOC) E-Goverment Pemkab Tapsel.
Sedangkan partai dengan perolehan suara terendah sementara adalah Partai Sarikat Indonesia dengan 4 suara. Kemudian Partai Penegak Demokrasi Indonesia 38, Partai Persatuan Nahdlatul Indonesia 41 suara.
Partai memperoleh suara terbanyak sementara lainnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1.572, Partai Bintang Reformasi 1.387, Partai Kebangkitan Bangsa 1.356. Keunggulan perolehan suara partai berbeda di tiap kecamatan, sehingga tidak ada yang mendominasi.
Adapun partai politik yang memperoleh suara sementara dari 500 sampai 1.000 suara ialah, Partai Buruh 1.000, Partai Amanat Nasional 988, Partai Persatuan Daerah 871, Partai Keadilan Sejahtera 840, Partai Demokrasi Pembaruan 832.
Partai Barisan Nasional 800, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 750, Partai Demokrasi Kebangsaan 711, Partai Pelopor 700. Partai Hati Nurani Rakyat 690, Partai Bulan Bintang 679, Partai Peduli Rakyat Nasional 610.
Sedangkan perolehan suara sementara di bawah 500 adalah, Partai Kebangkitan Nasional Ulama 491, Partai Gerakan Indonesia Raya 472, Partai Damai Sejahtera 448, Partai Pemuda Indonesia 446, Partai Matahari Bangsa 411.
Partai Republik Nusantara 397, Partai Keadilan Persatuan Indonesia 369, Partai Patriot 337, Partai Karya Perjuangan 324, Partai Kasih Demokrasi Indonesia 302, Partai Karya Peduli Bangsa 264, Partai Kedaulatan 261.
Partai Perjuangan Indonesia Baru 232, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 182, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 140, Partai Indonesia Sejahtera 70, dan Partai Merdeka dengan 68.
Jumlah perolehan suara sementara itu akan terus berubah, seiring dengan masuknya hasil perolehan suara dari 12 kecamatan se-Tapsel. Pasalnya, jumlah suara sementara yang masuk belum mencapai 25 persen dibanding jumlah pemilih di DPT.
Media dilarang meliput, KPU Medan panggil ketua PPK
Saturday, 11 April 2009 21:23 WIB
MEDAN - Tadi sore, media dilarang meliput dan memantau rekapitulasi suara ditingkat PPK Medan Perjuangan. Larangan itu atas instruksikan Ketua PPK setempat dan polisi yang menjaga kantor itu hanya mengizinkan masuk setiap orang yang memiliki tanda pengenal dari KPU Medan.
Menanggapi hal tersebut, anggota KPU Kota Medan, Pandapotan Tamba akan memanggil seluruh ketua PPK malam ini untuk koordinasi. Pertemuan nanti direncanakan akan membahas peliputan media dan beberapa kasus pelanggaran di tingkat PPK.
"Kita akan koordinasi di KPU Medan malam ini untuk menjelaskan semuanya kepada PPK," ujar anggota KPU Medan divisi hukum dan humas itu, ketika dihubungi Waspada Online, malam ini.
Sebelumnya, Ketua PPK Kecamatan Medan Perjuangan melarang wartawan masuk tanpa badge media KPU. Namun kepemilikan tanda pengenal hanya diberikan satu kepada setiap media. Sehingga, wartawan yang memiliki tanda pengenal harus berkeliling ke seluruh PPK di Kota Medan. Hal ini dikeluhkan sebagian wartawan yang akan meliput berita.
MEDAN - Tadi sore, media dilarang meliput dan memantau rekapitulasi suara ditingkat PPK Medan Perjuangan. Larangan itu atas instruksikan Ketua PPK setempat dan polisi yang menjaga kantor itu hanya mengizinkan masuk setiap orang yang memiliki tanda pengenal dari KPU Medan.
Menanggapi hal tersebut, anggota KPU Kota Medan, Pandapotan Tamba akan memanggil seluruh ketua PPK malam ini untuk koordinasi. Pertemuan nanti direncanakan akan membahas peliputan media dan beberapa kasus pelanggaran di tingkat PPK.
"Kita akan koordinasi di KPU Medan malam ini untuk menjelaskan semuanya kepada PPK," ujar anggota KPU Medan divisi hukum dan humas itu, ketika dihubungi Waspada Online, malam ini.
Sebelumnya, Ketua PPK Kecamatan Medan Perjuangan melarang wartawan masuk tanpa badge media KPU. Namun kepemilikan tanda pengenal hanya diberikan satu kepada setiap media. Sehingga, wartawan yang memiliki tanda pengenal harus berkeliling ke seluruh PPK di Kota Medan. Hal ini dikeluhkan sebagian wartawan yang akan meliput berita.
28 Maret, 2009
Pemko rahasiakan nama direktur RSU Pirngadi
 |  |
| Saturday, 28 March 2009 08:41 WIB | |
| ME GINTING & DAVID SWAYANA MEDAN - Meski masa tugas dr. H. Sjahrial R. Anas, MHA akan berakhir pada awa April 2009, namun Pemerintahan Kota (Pemko) Medan masih merahasiakan nama pejabat yang akan menggantikannya. "Nanti setelah ada pelatikan baru kita ketahui siapa yang duduk sebagai direktur RSU Pirngadi Medan. Saat ini belum bisa disebutkan orangnya, karena itu rahasia dalam jabatan dalam negara," kata jurubicara Pemko Medan Rusdy Siregar, SE kepada Waspada melalui telfon, tadi malam. Menurut Rusdy, informai pengangkatan pejabat di lingkungan Pemko tidak dapat disebarluaskan secepatnya kepada masyarakat. Namun tetap menunggu waktu pelantikan, baru diketahui siapa saja yang menjadi pejabat di lingkungan Pemko Medan. Mengenai pergantian direktur RSU Dr. Pirngadi, Rusdy mengatakan tetap menunggu masa pelantikan. "Nanti kalau sudah dilantik pasti diketahui siapa orangnya," ujarnya. Sementara itu, informasi diperoleh Waspada di lapangan, sedikitnya ada tiga pejabat yang ‘diimpor' dari kabupaten lain untuk menduduki posisi eselon II di jajaran Pemko Medan. Saat ditanya tentang pejabat ‘impor' tersebut, Rusdy mengaku tidak mengetahuinya. Sebelumnya, walikota Medan Drs H Afifuddin Lubis, MSi mengatakan, untuk pergantian pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan tetap diambil dari lingkungan Pemko Medan. "Yang jelas Direktur Pirngadi akan diganti bila sudah memasuki masa pensiun. Jadi, saat ini kita masih melakukan pengkajian di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)," kata Afifuddin. Sedangkan Sekda Medan Drs Dzulmi Eldin menyebutkan, untuk menduduki jabatan Direktur RSU Dr. Pirngadi Medan sudah pasti memiliki latar belakang ilmu kesehatan. Namun, itu akan dikaji lagi dan melakukan pertimbangan di Baperjakat. "Pengangkatan para SKPD Kota Medan dilakukan melalui penilaian dan pertimbangan Baperjakat bersama Walikota. Jadi, itu semua setelah dipertimbangkan Baperjakat, baru diangkat dan dilantik," ucap Eldin. (j01/wsp) |
Billboard SBY di Medan ditutupi Najwa Shihab
Pemprovsu: Gubsu sudah ingatkan Walikota
WASPADA ONLINE
MEDAN - Isu papan reklame atau billboard di Kota Medan hingga kini masih belum ada kejelasan. Banyaknya tumpang tindih billboard membuat beberapa melanggar etika sehingga membuat estetika keindahan terganggu. Salah satu billboard yang 'ditindih' adalah yang terpampang Presiden RI dan Gubernur Sumut.
Menanggapi itu, kepala dinas Kominfo Provsu Eddy Sofyan mengatakan itu merupakan tugas Pemko Medan untuk mengatasinya. Selain itu, dia juga mengingatkan agar setiap billboard sepatutnya dapat memberikan tiga faktor utama: nilai pesan, kemanfaatan dan respons positif.
Pihak Pemprovsu, menurut Eddy, sudah memberikan himbauan kepada jajaran Pemko Medan untuk membenahi Kota Medan. Pembenahan tersebut diantaranya dengan menata billboard di ruas jalan-jalan protokol. Namun sampai saat ini Kota Medan masih semrawut dengan penayangan reklame.
"Gubsu telah menegaskannya sewaktu rapat kerja kepada jajaran Pemko Medan beberapa waktu lalu," kata Eddy kepada Waspada Online, tadi pagi.
Dalam pertemuan dari seluruh jajaran pimpinan daerah kota/kabupaten tutur Eddy, Gubsu telah meminta secara khusus langsung kepada Pjs Walikota Medan Drs. Afifuddin M.Si agar segera membenahi Kota Medan.
Namun lanjut Eddy, kewenangan melakukan tindakan tetap berada pada Pemko Medan. "Karena itu tugas dan kewenangan wilayah Pemko Medan, jadi hasilnya silahkan tanya Pemko Medan," katanya.
Gubsu dalam hal kata Eddy, hanya sekedar memberikan himbauan, tidak ada dalam kapasitas menghakimi. Pemko Medan yang harus mengeksekusi reklame yang melakukan pelanggaran.
Izin yang dikeluarkan Pemko Medan merupakan salah satu bukti kewenangan Pemko Medan. Eddy hanya mendengar dari media, bahwa pihak Pemko Medan dalam hal ini dinas pertamanan akan melakukan penertiban.
Secara terpisah, Dinas Pertamanan Kota Medan berjanji menertibkan reklame di jalan-jalan protokol. Kepala Dinas Pertamanan, M Idham, dalam pertemuan dengan Komisi D DPRD Medan baru-baru ini mengatakan, segera mengevaluasi izin dan menertibkan billboard pasca Pemilu 2009.
WASPADA ONLINE
MEDAN - Isu papan reklame atau billboard di Kota Medan hingga kini masih belum ada kejelasan. Banyaknya tumpang tindih billboard membuat beberapa melanggar etika sehingga membuat estetika keindahan terganggu. Salah satu billboard yang 'ditindih' adalah yang terpampang Presiden RI dan Gubernur Sumut.Menanggapi itu, kepala dinas Kominfo Provsu Eddy Sofyan mengatakan itu merupakan tugas Pemko Medan untuk mengatasinya. Selain itu, dia juga mengingatkan agar setiap billboard sepatutnya dapat memberikan tiga faktor utama: nilai pesan, kemanfaatan dan respons positif.
Pihak Pemprovsu, menurut Eddy, sudah memberikan himbauan kepada jajaran Pemko Medan untuk membenahi Kota Medan. Pembenahan tersebut diantaranya dengan menata billboard di ruas jalan-jalan protokol. Namun sampai saat ini Kota Medan masih semrawut dengan penayangan reklame.
"Gubsu telah menegaskannya sewaktu rapat kerja kepada jajaran Pemko Medan beberapa waktu lalu," kata Eddy kepada Waspada Online, tadi pagi.
Dalam pertemuan dari seluruh jajaran pimpinan daerah kota/kabupaten tutur Eddy, Gubsu telah meminta secara khusus langsung kepada Pjs Walikota Medan Drs. Afifuddin M.Si agar segera membenahi Kota Medan.
Namun lanjut Eddy, kewenangan melakukan tindakan tetap berada pada Pemko Medan. "Karena itu tugas dan kewenangan wilayah Pemko Medan, jadi hasilnya silahkan tanya Pemko Medan," katanya.
Gubsu dalam hal kata Eddy, hanya sekedar memberikan himbauan, tidak ada dalam kapasitas menghakimi. Pemko Medan yang harus mengeksekusi reklame yang melakukan pelanggaran.
Izin yang dikeluarkan Pemko Medan merupakan salah satu bukti kewenangan Pemko Medan. Eddy hanya mendengar dari media, bahwa pihak Pemko Medan dalam hal ini dinas pertamanan akan melakukan penertiban.
Secara terpisah, Dinas Pertamanan Kota Medan berjanji menertibkan reklame di jalan-jalan protokol. Kepala Dinas Pertamanan, M Idham, dalam pertemuan dengan Komisi D DPRD Medan baru-baru ini mengatakan, segera mengevaluasi izin dan menertibkan billboard pasca Pemilu 2009.
Langganan:
Postingan (Atom)
Admin